Yusafni Mantan Pejabat Prasjaltarkim Sumbar Jalani Sidang perdana

0
876

PADANG,JN- Mantan penjabat Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim)  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Yusafni, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Jumat (12/1).

Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Sumbar dan Kejaksaan Negeri Padang, mendakwa terdakwa Yusafni, melakukan korupsi terhadap jalan tol yang di Sumbar.

“Bahwa perbuatan terdakwa, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perkekonomian Negara. Dalam kegiatan pengadaan tanah,” kata JPU Erianto, bersama tim, saat membacakan dakwaannya.

JPU menambahkan perbuatan terdakwa telah menimbulkan keuangan Negara Rp     62.506.191.351,25. Hal ini sesuai dengan perhitungan   Badan Pemeriksa Keunagan Provinsi Sumbar. “ perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang, perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64KUHP, ” tambahannya.

Tak hanya itu,  terdakwa Yusafni juga dijerat dengan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20  tahun 2001 tentang perbuhan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 KUHP. “  Terdakwa juga dijerat dengan pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar JPU.

Terdakwa Yusafni yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Desmon Ramadan, Gilang, dan tim melakukan eksepsi (nota keberatan). Sidang yang diketuai oleh Irwan Munir beranggotakan Emria dan Perry Desmarea menunda sidang pekan depan.

Usai sidang terdakwa langsung dibawa kerutan Anak Air, Kota Padang, dengan pengawalan dari Kejaksaan. Menurut JPU kepada wartawan menjelaskan, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan campuran. Ia juga menuturkan dalam dakwaan tipikor terdakwa Yusafni melakukan perbuatan tersebut dengan Suprato sedang untuk pencucian uang “ Kita lihat perkembangan dipersidangan nanti  apakah ada tersangka lain yang terkait perkara ini,” imbuhnya. JPU juga mengungkapkan kepada awak media, untuk saksi yang diperiksan mendekati 200 orang saksi.

Dalam surat dakwaan disebutkan, kejadian ini berawal pada 2012 hingga 2016. Saat itu terdakwa Yusafni yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim)  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Bersama dengan mantan   Suprapto, bertempat di Dinas Prasjaltarkim Sumbar, jalan Taman Siswa No 1, Alai Parak Kopi,Kecamatan Padang Utara,Kota Padang.

Melakukan kegiatan pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Dimana pengadaan tanah tersebut, untuk pembangunan insfrastuktur strategis, yang dilaksanakan oleh dinas Prasjaltarkim, yang bersumber dari APBD provinsi Sumbar.

Mulai dari 2012 hingga 2016 terdapat proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran berbeda. Dimana waktu itu terdakwa Yusafni ditunjuk sebagai KPA dan PPTK, pada kegiatan pengadaan tanah berupa jalan tol Padang-Payakumbuh-Batas Riau dan pembangunan jalan tol Padang Bay Pas.

Dalam pengadaan tanah 2012 ganti rugi pembebasan tanag Bay Pas Kota Padang, diawali usulan SKPD dinas Prasjaltarkim. Dalam rancangan prioritas, anggaran sementara dari perubahaan APBD   sebesar Rp 11.804.665.694,00. Namun pada Juli 2012 mantan Kepala Prasjaltarkim merubah usulusan anggaran menjadi Rp 30.000.000.000.

Sementara itu terdakwa Yusafni yang mengetahui adanya pagu indikatif sebesar Rp 30.795.790.370, dan akhirnya dana tersebut dicairkan. Kemudian terdakwa Yusafni menyerahkan identitas  pemilik tanah yang selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen . Setelah semuanya selesai, maka   dokumen pembayaran  diserahkan oleh tedakwa, dan menyerahkan itu M.Roni Hanibi, atas suruhan terdakwa.

Setelah uang ditransfer, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran si penerima ganti rugi tanah. Namun terdakwa Yusafni secara melawan hukum, memotong uang tersebut dan diambil untuk kepentingannya pribadi.   Untuk menutupi semua itu saksi Dias Gustiana menyusun surat pertanggung jawab belanja (SPJB).

Selanjutnya terdakwa Yusafni,  secara melawan hukum yang seharusnya membuat pertanggung jawaban. Sesuai dengan peraturan menteri tahun 2011, terdakwa Yusafni menyiapkan SPJ dan kelengkapan lainnya, yang mana SPJ tersebut seolah-olah telah dibayarkan pada semestinya.

 Hal yang sama pun kembali terjadi pada tahun 2013 hingga 2016. Sehingganya  meninbulkan kerugian Negara sebesar Rp 62.506.191.351,25, hal ini sesuai dengan perhitungan   Badan Pemeriksa Keunagan Provinsi Sumbar. Tak hanya itu dari proyek tersebut terdakwa Yusafni melakukan penarikan tunai dengan jumlah besar dan pembelian tanah di Kabupaten Tegal dan juga mobil (mep)  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here