Yusafni Dihukum 9 Tahun Penjara

0
809

PADANG, JN- Sidang kasus dugaan  korupsi  yang populer dengan sebutan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif. Di Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjaltakrim) Provinsi Sumatra Barat (kini Dinas PUPR),  yang sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu, kembali di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Senin (28/5) sore kemaren.

Perkara yang  menyeret Yusafni selaku mantan Pejabat Kuasa Pengguna Anggran dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK), kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, menjadi terdakwa dalam pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik lahan dengan modus diduga menggunakan SPJ fiktif.

Dalam sidang tersebut, Yusafni divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang, dengan hukuman selama 9 tahun kurungan penjara. Selain itu terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan penjara. “Hal-hal yang memberatkan perbuatan telah bertentang dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.  Hal-hal yang meringankan terdakwa sopan dipersidangan,”kata hakim ketua sidang Irwan Munir beranggotakan hakim anggota Emria dan Pery Desmarera serta dibantu Panitera Pengganti (PP) Rimson Situmorang.

Selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 62. 506.191. 351  milar dan subsider 3 tahun penjara. Majelis hakim juga beralasan bahwa terdakwa Yusafni telah melanggar pasa 2 ayat 1 UUnomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Tak hanya itu saja, majelis hakim juga berpendapat terdakwa Yusafni telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri. “ Bahwa unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi,” sebut hakim ketua sidang. Tak hanya itu, majelis hakim menilai, terdakwa Yusafni unsur bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi juga telah terpenuhi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga terpenuhi. “ Memerintahkan kepada penyidik , untuk menindak lanjuti kemana saja aliran dana tersebut,” tegas hakim ketua.

Terdakwa Yusafni yang saat itu memakai baju batik berwarna hijau, celana hitam, dan peci, serta sepatu berwarna hitam terlihat tenang. Pasalnya sesekali terdakwa  menggoyang-goyangkan kakinya. Usai pembacaan putusan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Bon Hasan, pikir-pikir atas putusan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rova Yofrista, juga pikir-pikir terhadap putusan tersebut.

Sebelumnya terdakwa Yusafni dituntut oleh JPU selama 10 tahun, denda Rp 1 miliar, subsider 1 tahun. Tak hanya itu terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp 62. 506.191. 351 subsider 5  tahun penjara.

Dalam dakwaan disebutkan, kejadian ini berawal pada 2012 hingga 2016. Saat itu terdakwa Yusafni yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim)  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Bersama dengan mantan   Suprapto, bertempat di Dinas Prasjaltarkim Sumbar, jalan Taman Siswa No 1, Alai Parak Kopi,Kecamatan Padang Utara,Kota Padang.

Melakukan kegiatan pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Dimana pengadaan tanah tersebut, untuk pembangunan insfrastuktur strategis, yang dilaksanakan oleh dinas Prasjaltarkim, yang bersumber dari APBD provinsi Sumbar. Mulai dari 2012 hingga 2016 terdapat proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran berbeda. Dimana waktu itu terdakwa Yusafni ditunjuk sebagai KPA dan PPTK, pada kegiatan pengadaan tanah berupa jalan tol Padang-Payakumbuh-Batas Riau dan pembangunan jalan tol Padang Bay Pas.

Dalam pengadaan tanah 2012 ganti rugi pembebasan tanag Bay Pas Kota Padang, diawali usulan SKPD dinas Prasjaltarkim. Dalam rancangan prioritas, anggaran sementara dari perubahaan APBD   sebesar Rp 11.804.665.694,00. Namun pada Juli 2012 mantan Kepala Prasjaltarkim merubah usulusan anggaran menjadi Rp 30.000.000.000.

Sementara itu terdakwa Yusafni yang mengetahui adanya pagu indikatif sebesar Rp 30.795.790.370, dan akhirnya dana tersebut dicairkan. Kemudian terdakwa Yusafni menyerahkan identitas  pemilik tanah yang selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen . Setelah semuanya selesai, maka   dokumen pembayaran  diserahkan oleh tedakwa, dan menyerahkan itu M.Roni Hanibi, atas suruhan terdakwa. Setelah uang ditransfer, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran si penerima ganti rugi tanah. Namun terdakwa Yusafni secara melawan hukum, memotong uang tersebut dan diambil untuk kepentingannya pribadi.   Untuk menutupi semua itu saksi Dias Gustiana menyusun surat pertanggung jawab belanja (SPJB).

Selanjutnya terdakwa Yusafni,  secara melawan hukum yang seharusnya membuat pertanggung jawaban. Sesuai dengan peraturan menteri tahun 2011, terdakwa Yusafni menyiapkan SPJ dan kelengkapan lainnya, yang mana SPJ tersebut seolah-olah telah dibayarkan pada semestinya.  Hal yang sama pun kembali terjadi pada tahun 2013 hingga 2016. Sehingganya  meninbulkan kerugian Negara sebesar Rp 62.506.191.351,25, hal ini sesuai dengan perhitungan   Badan Pemeriksa Keunagan Provinsi Sumbar. Tak hanya itu dari proyek tersebut terdakwa Yusafnimelakukan penarikan tunai dengan jumlah besar dan pembelian tanah di Kabupaten Tegal dan juga mobil. (mep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here