Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar Ditetapkan Sebagai Tersangka

0
1395
PAINAN, JN – Sidang perdana pra-peradilan, pasca ditetapkannya Wabup Pessel Rusma Yul Anwar sebagai tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berlangsung di Pengadilan Negeri Painan, Jumat (8/12).
Kuasa Hukum Carles, selaku penyidik KLHK menegaskan, bahwa pihaknya siap menghadapi sejumlah gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh PH Rusma Yul Anwar saat itu. Menurutnya, semua proses penyelidikan, penyidikan hingga ditetapkannya mantan Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan itu sebagai tersangka, sudah melalui aturan dan prosedur hukum.
“Penetapan Wabup Rusma Yul Anwar sebagai tersangka, itu sudah melalui aturan dan prosedur hukum. Dalam hal ini tidak ada unsur politiknya. Jangan dikaitkan dengan hal itu, kami hanya menjalani tugas,” sebut Carles, saat di wawancara sejumlah awak Media di Painan. ¬†Bahkan, ia optimis akan membuktikan tidak ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Sebab, jauh hari sebelumnya tim penyidik KLHK sudah turun kelapangan untuk melihat dari dekat segala kerusakan yang terjadi di kawasan Mandeh, kecamatan Koto XI Tarusan. “Nanti akan kami buktikan. Semua jawabannya telah kami siapkan bersama tim. Tunggu saja pada agenda sidang pembacaan jawaban termohon, Senin depan (11/12),” tegasnya.
Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) Wabul Rusma Yul Anwar, Martri Gilang Rosadi mengatakan, penetapan kliennya sebagai tersangka kasus perusakan di kawasan Mandeh, dinilai cacat hukum. Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dan seakan dipaksakan dalam penetapan Wabup Rusma Yul Anwar sebagai tersangka. “Seperti tidak adanya surat penetapan tersangka, melainkan hanya sebatas surat pemberitahuan saja. Dan yang paling krusial adalah penyitaan barang bukti tanpa adanya surat resmi dari pengadilan setempat. Padahal dalam aturannya harus ada,” sebutnya pada Haluan usai persidangan.
Lebih lanjut kata dia, Penyidik KLHK menetapkan Rusma Yul Anwar sebagai tersangka, terkesan bermuatan politik dan sarat dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, Pemkab Pessel memberikan fasilitas berupa mobil dinas pada penyidik KLHK dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tak hanya itu, dalam prosesnya, KLHK terkesan tebang pilih dalam melihat kasus perusakan hutan mangrove yang terjadi di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan. Padahal, hal serupa juga dilakukan Dinas PU Kabupaten Pesisir Selatan ketika membuka jalan baru di Mandeh. “Bahkan, penetapan klien kami sebagai tersangka seakan tergesa-gesa. Sebenarnya Pak Rusma sudah memesan bibit mangrove untuk mengganti sejumlah kerusakan tersebut,” ungkapnya.
Pantauan media ini dilapangan, sidang perdana pra-peradilan Wabup Rusma Yul Anwar, juga dihadiri puluhan massa pendukung saat itu. Sebelumnya jadwal sidang di agendakan pukul 09.00 WIB namun molor hingga pukul 10.30 WIB. Meski berjalan alot, sidang perdana pra-peradilan tersebut berjalan aman dan tertib. Hakim Ketua Muhammad Hibrian, didampingi Panitera Muda Pidana Yenny, menjadwalkan persidangan akan dilanjutkan kembali pada Senin 13 Desember 2017, dengan agenda pembacaan jawaban termohon.
Setelah itu, sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa 14 Desember dan Rabu 15 Desember 2017 untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi dari kedua belah pihak. Putusan sidang pra peradilan akan dibacakan pada Jumat 17 Desember 2017 (Okis Mardiansyah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here