Usai Menjalani Perawatan Terdakwa Rp 62 Miliar Kembali Disidangkan

0
632
PADANG, JN- Usai menjalani perawatan di rumah sakit Siti Rahmah Padang. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih  terus menghadirkan saksi, terkait kasus dugaan korupsi Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjaltakrim) Provinsi Sumatra Barat (kini Dinas PUPR), yang populer dengan sebutan SPJ fiktif, yang menyeret Yusafni selaku mantan Pejabat Kuasa Pengguna Anggran dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK).
Para saksi yang dihadirkan adalah Ellia, Weri, Enita dan Yusmidar. Menurut saksi Yusmidar mengatakan bahwa dirinya pernah menerima ganti rugi lahan pada tahun 2012. ” Untuk harga tanah dan bangunan telah disepakati, tetapi waktu menerima ganti rugi tanah ada pemotongan harga. Dan saya tidak tahu untuk apa pemotongan tersebut,”kata saksi kepada majelis hakim, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Senin (2/4).
Saksi lainnya yakninya Enita menceritakan bahwa, uang dari hasil ganti rugi penerima tanah, adalah Rp 97 juta. ”  Waktu menerima uang tersebut, saya disuruh datang ke Pemko Kota Padang. Tak hanya itu juga saya juga menanda tangani kwitansi pembayaran,” ucap saksi.
Sementara itu saksi Ellia menyebutkan, terdakwa Yusafni memiliki perusahaan sendiri. ” Perusahaan tersebut bergerak di alat berat, dan memiliki tiga orang pegawai. Untuk nama perusahaannya CV. Kiambang Raya,” sebut saksi. Saksi juga menuturkan bahwa dirinya tidak tahu dari mana sumber dana untuk membeli alat berat tersebut.
Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) tidak keberatan dengan keterangan para saksi. Sidang yang diketuai oleh Irwan Munir beranggotakan Emria dan Perry Desmarera kembali melanjutkan sidang Jumat (5/4/2018) mendatang.
Sebelumnya dalam dakwaan disebutkan, kejadian ini berawal pada 2012 hingga 2016. Saat itu terdakwa Yusafni yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim)  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Bersama dengan mantan   Suprapto, bertempat di Dinas Prasjaltarkim Sumbar, jalan Taman Siswa No 1, Alai Parak Kopi,Kecamatan Padang Utara,Kota Padang.
Melakukan kegiatan pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Dimana pengadaan tanah tersebut, untuk pembangunan insfrastuktur strategis, yang dilaksanakan oleh dinas Prasjaltarkim, yang bersumber dari APBD provinsi Sumbar. Mulai dari 2012 hingga 2016 terdapat proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran berbeda. Dimana waktu itu terdakwa Yusafni ditunjuk sebagai KPA dan PPTK, pada kegiatan pengadaan tanah berupa jalan tol Padang-Payakumbuh-Batas Riau dan pembangunan jalan tol Padang Bay Pas.
Dalam pengadaan tanah 2012 ganti rugi pembebasan tanag Bay Pas Kota Padang, diawali usulan SKPD dinas Prasjaltarkim. Dalam rancangan prioritas, anggaran sementara dari perubahaan APBD   sebesar Rp 11.804.665.694,00. Namun pada Juli 2012 mantan Kepala Prasjaltarkim merubah usulusan anggaran menjadi Rp 30.000.000.000.
Sementara itu terdakwa Yusafni yang mengetahui adanya pagu indikatif sebesar Rp 30.795.790.370, dan akhirnya dana tersebut dicairkan. Kemudian terdakwa Yusafni menyerahkan identitas  pemilik tanah yang selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen . Setelah semuanya selesai, maka   dokumen pembayaran  diserahkan oleh tedakwa, dan menyerahkan itu M.Roni Hanibi, atas suruhan terdakwa.
Setelah uang ditransfer, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran si penerima ganti rugi tanah. Namun terdakwa Yusafni secara melawan hukum, memotong uang tersebut dan diambil untuk kepentingannya pribadi.   Untuk menutupi semua itu saksi Dias Gustiana menyusun surat pertanggung jawab belanja (SPJB).
Selanjutnya terdakwa Yusafni,  secara melawan hukum yang seharusnya membuat pertanggung jawaban. Sesuai dengan peraturan menteri tahun 2011, terdakwa Yusafni menyiapkan SPJ dan kelengkapan lainnya, yang mana SPJ tersebut seolah-olah telah dibayarkan pada semestinya.  Hal yang sama pun kembali terjadi pada tahun 2013 hingga 2016. Sehingganya  meninbulkan kerugian Negara sebesar Rp 62.506.191.351,25, hal ini sesuai dengan perhitungan   Badan Pemeriksa Keunagan Provinsi Sumbar. Tak hanya itu dari proyek tersebut terdakwa Yusafni melakukan penarikan tunai dengan jumlah besar dan pembelian tanah di Kabupaten Tegal dan juga mobil. (mep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here