Usai Didakwa JPU Istri Wali Kota Padangpanjang Pinsan

0
800

PADANG, JN- Diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap rumah dinas wali kota Padangpanjang tahun 2014. Istri wali kota Padangpanjang Maria Feronica bersama rekannya Rici Lima Saza (berkas terpisah), menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Kamis (25/1).

Dalam sidang tersebut kedua terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), telah memperkaya diri sendiri. ” Dimana perbuatan terdakwa telah merugikan keungan negara,” kata JPU Syahrul bersama timnya saat membacakan dakwaannya. JPU menambahkan perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 167 juta.

Terhadap dakwaan tersebut, kedua dari masing masing terdakwa, mengajukan nota eksepsi (nota keberatan dakwaan). ” Kita akan mengajukan eksepsi majelis, untuk itu kita minta waktu satu minggu,” kata Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Benny Murdani bersama tim.

Terhadap permintaan PH terdakwa, sidang yang diketuai oleh Ari Mulidy beranggotakan Sri Hartati dan Zaleka menunda sidang pekan depan. Namun sebelum sidang ditutup, terdakwa Maria Ferobica, menangis dihadapan majelis hakim. ” Saya ingin bertemu dengan anak anak saya, anak saya masih kecil-kecil,” kata terdakwa Maria sambil menangis.

Namun majelis hakim akan mempertimbangkan permintaan terdakwa. ” Ya nanti kita musyarah,”tegas hakim ketua sidang. Setelah majelis meninggalkan ruang sidang, terdakwa langsung terdiam dan menangis, sehingga tidak mau dibawa ke mobil. Seketika itu terdakwa pinsan dan gotong oleh polwan dan petugas tahanan dari Kejaksaan Negeri Padangpanjang untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan) anak air.

Dalam dakwaan yang dibacakan dipersidangan, Maria didakwa telah melakukan korupsi terhadap penganggaran rumah dinas walikota Padangpanjang tahun 2014-2015 dengan total kerugian negara sebesar Rp 167.231.000,-, atas pemotongan gaji petugas kebersihan di rumah dinas serta mencairkan dana dengan memfiktifkan nama pekerja.

Terdakwa meminta Rici Lima Saza (berkas terpisah) sebagai pengawas Rumah Dinas, untuk mengambil gaji Costumer Service ke balai kota, kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dibagi ke petugas kebersihan yang tidak sesuai dengan pengganggaran semestinya.

Disamping itu, terdakwa juga memasukkan nama fiktif sebagai pekerja di rumah dinas walikota Padangpanjang itu. Dalam dakwannya, terdakwa juga melibatkan nama pekerja fiktif untuk dapat dicairkan anggarannya untuk memperkaya diri sendiri. Terhadap hal tersebut terdakwa dijerat dengan pasal 2, 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan Undang undang Tindak Pencucian Uang (TPPU). (eko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here