Terdakwa Kasus Korupsi Rp 62 Miliar Dituntut 10 Tahun Penjara

0
436

PADANG, JN- Terdakwa kasus korupsi  Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif. Di Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjaltakrim) Provinsi Sumatra Barat (kini Dinas PUPR),  yang menyeret Yusafni selaku mantan Pejabat Kuasa Pengguna Anggran dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK), akhirnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 10 tahun kurungan penjara.

Selain itu terdakwa juga Yusafni  juga, diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar,  subsider 1 tahun kurungan  penjara. “ Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang, perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan korupsi ,” kata  JPU Muhsanan bersama tim saat membacakan amar tuntutannya, Senin (14/5) sore kemaren.

Lebih lanjut JPU menuturkan bahwa, terdakwa juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 62. 506.191.351. dan subsider 5 tahun kurungan penjara. “ Hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terdakwa menikmatinya. Hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap koperatif,”ujar JPU.

Terdakwa yang menjalani sidang dengan didampingi Penasihat Hukum (PH) Teguh cs, akan melakukan pembelaan (pleidoi) secara tertulis. Menanggapi hal tersebut, sidang diketuai Irwan Munir beranggotakan Emria dan Perry Desmarera memberikan waktu satu minggu.  Terdakwa yang menjalani sidang di ruangan sidang utama  langsung meninggalkannya.

Dalam dakwaan disebutkan, kejadian ini berawal pada 2012 hingga 2016. Saat itu terdakwa Yusafni yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim)  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Bersama dengan mantan   Suprapto, bertempat di Dinas Prasjaltarkim Sumbar, jalan Taman Siswa No 1, Alai Parak Kopi,Kecamatan Padang Utara,Kota Padang.

Melakukan kegiatan pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Dimana pengadaan tanah tersebut, untuk pembangunan insfrastuktur strategis, yang dilaksanakan oleh dinas Prasjaltarkim, yang bersumber dari APBD provinsi Sumbar. Mulai dari 2012 hingga 2016 terdapat proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran berbeda. Dimana waktu itu terdakwa Yusafni ditunjuk sebagai KPA dan PPTK, pada kegiatan pengadaan tanah berupa jalan tol Padang-Payakumbuh-Batas Riau dan pembangunan jalan tol Padang Bay Pas.

Dalam pengadaan tanah 2012 ganti rugi pembebasan tanag Bay Pas Kota Padang, diawali usulan SKPD dinas Prasjaltarkim. Dalam rancangan prioritas, anggaran sementara dari perubahaan APBD   sebesar Rp 11.804.665.694,00. Namun pada Juli 2012 mantan Kepala Prasjaltarkim merubah usulusan anggaran menjadi Rp 30.000.000.000.

Sementara itu terdakwa Yusafni yang mengetahui adanya pagu indikatif sebesar Rp 30.795.790.370, dan akhirnya dana tersebut dicairkan. Kemudian terdakwa Yusafni menyerahkan identitas  pemilik tanah yang selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen . Setelah semuanya selesai, maka   dokumen pembayaran  diserahkan oleh tedakwa, dan menyerahkan itu M.Roni Hanibi, atas suruhan terdakwa.

Setelah uang ditransfer, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran si penerima ganti rugi tanah. Namun terdakwa Yusafni secara melawan hukum, memotong uang tersebut dan diambil untuk kepentingannya pribadi.   Untuk menutupi semua itu saksi Dias Gustiana menyusun surat pertanggung jawab belanja (SPJB).

Selanjutnya terdakwa Yusafni,  secara melawan hukum yang seharusnya membuat pertanggung jawaban. Sesuai dengan peraturan menteri tahun 2011, terdakwa Yusafni menyiapkan SPJ dan kelengkapan lainnya, yang mana SPJ tersebut seolah-olah telah dibayarkan pada semestinya.  Hal yang sama pun kembali terjadi pada tahun 2013 hingga 2016. Sehingganya  meninbulkan kerugian Negara sebesar Rp 62.506.191.351,25, hal ini sesuai dengan perhitungan   Badan Pemeriksa Keunagan Provinsi Sumbar. Tak hanya itu dari proyek tersebut terdakwa Yusafni melakukan penarikan tunai dengan jumlah besar dan pembelian tanah di Kabupaten Tegal dan juga mobil. (mep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here