Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi di Dinas Prasjaltarkim: Terdakwa Sakit Sidang Pun Ditunda

0
337

PADANG,JN- Sidang lanjutan dugaan korupsi di Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatra Barat (kini Dinas PURP) yang populer dengan sebutan SPJ fiktif kembali di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, (26/3). Kasus yang menjerat terdakwa Yusafni yang merupakan mantan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK), berlangsung singkat.

Pasalnya terdakwa Yusafni mengalami sakit, sehingga tidak dapat mengikuti persidangan. ” Kemaren ini terdakwa bermain batminton, tak lama kemudian, terdakwa mengalami sesak nafas, dan dilarikan kerumah sakit Siti Rahmah Padang,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erianto kepada majelis hakim.

Pada saat yang bersamaan JPU, juga memperlihatkan surat keterangan dari Rumah Tahanan Padang, yang juga disaksikan oleh Penasihat Hukum (PH) terdakwa yakninya Bob Hasan. Sementara itu PH terdakwa Bob Hasan mengungkapkan , terdakwa Yusafni mengalami sakit jantung. Namun demikian hakim ketua sidang Irwan Munir beranggotakan Emria dan Perry Desmarera, untuk melihat kondisi si terdakwa.

” Ya kita dulu bagaimana kondisi selanjutnya, kalau parah ya kita tunda dulu. Tapi kalau tidak terlalu parah kita lanjutkan mengingat masa tahanan. Kalau gitu kita tunda sidang ini dan dilanjutkan lagi pada 29 Maret 2018 mendatang,” tegasnya. Hakim juga meminta agar sidang dilaksanakan dua kali dalam satu minggu.

Dari pantauan awak media, usai melaksanakan sidang, PH terdakwa langsung menuju kerumah sakit, untuk melihat kondisi terdakwa. Tak lama kemudian PH terdakwa kembali lagi ke pengadilan sambil surat dari rumah sakit, untuk diberikan kepada pihak pengadilan.

Sebelumnya dalam dakwaan disebutkan, kejadian ini berawal pada 2012 hingga 2016. Saat itu terdakwa Yusafni yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Bersama dengan mantan Suprapto, bertempat di Dinas Prasjaltarkim Sumbar, jalan Taman Siswa No 1, Alai Parak Kopi,Kecamatan Padang Utara,Kota Padang.

Melakukan kegiatan pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Dimana pengadaan tanah tersebut, untuk pembangunan insfrastuktur strategis, yang dilaksanakan oleh dinas Prasjaltarkim, yang bersumber dari APBD provinsi Sumbar. Mulai dari 2012 hingga 2016 terdapat proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran berbeda. Dimana waktu itu terdakwa Yusafni ditunjuk sebagai KPA dan PPTK, pada kegiatan pengadaan tanah berupa jalan tol Padang-Payakumbuh-Batas Riau dan pembangunan jalan tol Padang Bay Pas.

Dalam pengadaan tanah 2012 ganti rugi pembebasan tanag Bay Pas Kota Padang, diawali usulan SKPD dinas Prasjaltarkim. Dalam rancangan prioritas, anggaran sementara dari perubahaan APBD sebesar Rp 11.804.665.694,00. Namun pada Juli 2012 mantan Kepala Prasjaltarkim merubah usulusan anggaran menjadi Rp 30.000.000.000.

Sementara itu terdakwa Yusafni yang mengetahui adanya pagu indikatif sebesar Rp 30.795.790.370, dan akhirnya dana tersebut dicairkan. Kemudian terdakwa Yusafni menyerahkan identitas pemilik tanah yang selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen . Setelah semuanya selesai, maka dokumen pembayaran diserahkan oleh tedakwa, dan menyerahkan itu M.Roni Hanibi, atas suruhan terdakwa.

Setelah uang ditransfer, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran si penerima ganti rugi tanah. Namun terdakwa Yusafni secara melawan hukum, memotong uang tersebut dan diambil untuk kepentingannya pribadi. Untuk menutupi semua itu saksi Dias Gustiana menyusun surat pertanggung jawab belanja (SPJB).

Selanjutnya terdakwa Yusafni, secara melawan hukum yang seharusnya membuat pertanggung jawaban. Sesuai dengan peraturan menteri tahun 2011, terdakwa Yusafni menyiapkan SPJ dan kelengkapan lainnya, yang mana SPJ tersebut seolah-olah telah dibayarkan pada semestinya. Hal yang sama pun kembali terjadi pada tahun 2013 hingga 2016. Sehingganya meninbulkan kerugian Negara sebesar Rp 62.506.191.351,25, hal ini sesuai dengan perhitungan Badan Pemeriksa Keunagan Provinsi Sumbar. Tak hanya itu dari proyek tersebut terdakwa Yusafni melakukan penarikan tunai dengan jumlah besar dan pembelian tanah di Kabupaten Tegal dan juga mobil. (mep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here