Sidang Dugaan Korupsi Istri Wali Kota Padangpanjang Jadi Sorotan KPK

0
767

PADANG, JN-Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang  menjatuhkan putusan sela, terhadap kasus dugaan korupsi  anggaran rumah dinas Walikota Padangpanjang yang menjerat Maria Feronika, bersama rekannya Rici Lima Saza (berkas terpisah).

Dalam putusan sela tersebut majelis hakim mengatakan, eksepsi (nota keberatan dakwaan) dari Penasihat Hukum (PH) ditolak secara keseluruhan. “ Eksepsi terdakwa sudah memasuki pokok perkara dan juga seluruh isi dari surat dakwaan telah lengkap,” kata hakim ketua sidang R.Ari Muliady beranggotakan Sri Hartati dan Zaleka, saat membacakan putusan selanya di Tipikor Padang, Kamis (15/2) kemaren.

Maajelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan JPU telah sesuai dengan pasal 143 dan juga dakwaan disusun dengan  cermat, sehingganya sidang tersebut tetap dilanjutkan. “ Menolak ekspesi dari PH terdakwa, memerintahkan penuntut umum menghadirkan saksi dan barang bukti,” tegas hakim ketua sidang.

Namun tim JPU pada Kejaksaan Negeri Padangpanjang, belum dapat menghadirkan saksi dan barang bukti, sehingga JPU meminta waktu satu minggu kepada majelis hakim. “ Kita minta waktu satu minggu majelis hakim, semua saksi ada 40 orang,” ujar ketua tim JPU Andri Firsa.

Menanggapi hal tersebut majelis hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk menghadirkan saksi. “ Baiklah sidang ini kita tunda satu minggu yakninya pada 22 Febuari 2018,” ucap ketua sidang.

Tak hanya terdakwa Maria Feronika saja yang melanjutkan sidang namun, rekannya Rici Lima Saza (berkas terpisah) juga tetap melanjutkan perkara ini ketahap pemeriksaan saksi dan barang bukti.  Dari pantauan Koran Padang, terlihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang dan mengamati proses persidangan.

Selain itu beberapa mahasiswa yang berkerja sama dengan KPK juga merekam proses persidangan, pasalnya terlihat kamera di ruang sidang. Setelah sidang ditutup kedua terdakwa menuju mobil dan menuju ke rumah tahanan rutan Anak air,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan dikawal petugas kepolisian dan pengawalan tahanan dari Kejaksaan Negeri Padangpanjang.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, pada tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran Rp360 juta. Dimana, uang tersebut dipergunakan untuk membayar upah 12 orang pekerja dengan masing-masing Rp45 ribu perhari.

Pada maret 2014 Sekretariat Daerah Kota Padangpanjang melakukan pergantian pengawas kebersihan rumah jabatan walikota dan wakilwalikota Padangpanjang, sebelumnya dilakukan oleh saksi Zulherman digantikan oleh Rhici Lima Saza. Pengawas bertanggungjawab atas absen serta nama-nama petugas kebersihan, serta membawa daftar tersebut ke Bendahara untuk pencairan gaji para pekerja.

Dari daftar nama pekerja mulai dari maret hingga desember 2014 terdakap beberapa nama dalam daftar hadir, namun orang tersebut tidak pernah bekerja pada rumah dinas tersebut yaitu, Nofrita, Febri Yanti dan Nurhayati. Juga ada nama-nama yang telah berhenti bekerja namun gajinya tetap dicairkan oleh Rhici Lima Saza, yaitu Suhendrik, Hendri, Amel Zola dan Esi Widiyani.

Pencairan gaji atas nama-mana fiktif dan nama-nama yang telah berhenti tersebut dilakukan Rhici Lima Saza atas permintaan terdakwa Maria Feronika. Untuk memasukan nama pekerja fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa Maria dengan cara meminta fotocopy KTP yang bersangkutan, dan memasukan nama-nama tersebut kedaftar hadir pekerja.

Setiap bulanya, nama pekerja fiktif dan yang sudah berhenti tersebut seharusnya dikembalikan oleh Rhici Lima Saza ke bendara, namun ia memberikan kepada terdakwa Maria Feronika. Sehurusnya Rhici Lima Saza melaporkan kepada Sekretasis daerah Padang Panjang, tetapi tetap memberikan kepada terdakwa Maria.

Tidak hanya itu, untuk pekerja yang setiap bulanya menerima gaji juga dilakukan pemotongan oleh terdakwa Maria dengan berbagai alasan dan juga jumlah yang berbeda setiap orangnya.

Selanjutnya, pada tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran 540 juta. Dimana, uang tersebut dipergunakan untuk membayar upah 12 orang pekerja dengan msing-masing 75 ribu perhari. Untuk sestem pembayaran gaji sama denga pada tahun sebelumnya.

Pada tahun tersebut para pekerja hanya menerima gaji 1 juta hingga 1,2 juta perbulan. Walaupun sudah ada kenaikan gaji sesuai dengan anggaran pada tahun 2015. Terdakwa Maria Feronika mengatakan kasih aja gajinya satu juta, kalau tidak terima silahkan keluar (berhenti). uang tersebut dimasukan oleh terdakwa kedalam amplop dan dituliskan nama masing-masing pekerja.

Atas perbuatannya, Terdakwa dijerat dengan pasal 2, 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan Undang undang Tindak Pencucian Uang (TPPU). (eko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here