Saksi Akui Terima Uang Dari Terdakwa

0
856

PADANG, JN– Tim Jaksa Penunnut Umum (JPU) kembali menghadirkan lima orang saksi, terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan pejabat Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Yusafni.

Mereka yang dihadirkan yakninya Herva Putra Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di dinas Prasjaltarkim , Indra Jaya KPA di dinas Prasjaltarkim, Desi Yuliati, Nevi Rusmi dan Febri Erizon di dinas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurut keterangan saksi Herva Putra mengatakan bahwa, syarat proses pencairan harus didukung oleh daftar nama dan didukung oleh data lain.

” Sumber dana itu berasal dari APBD, selain itu proses pembayaran ganti rugi tanah itu ditransfer kerekining penerima tanah,” kata saksi.

Saksi lainnya yakninya Indra Jaya menyebutkan bahwa, sosialisasi untuk pengganti tanah tidak pernah dilakukan. ” Saya tidak tahu pak,”ujar KPA yang menjabat dari tahun 2015sampai 2016.Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa, ada tiga kali pembayaran ganti rugi tanah. Namun di dalam persidangan saksi Indra Jaya mengatakan banyak yang tidak tahu terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga hakim ketua sidang marah. ” Bagaimana saudara ini kok tidak tahu-tahu,”tegas hakim ketua sidang Irwan Munir yang didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera.

Sementara itu saksi lainnya yakninya Desi Yuliati menuturkan, timbulnya permasalahan ini karena ada temuan dari BPK. ” Sebelum PPTK yang pertama tidak ada masalah, tetapi setelah terdakwa menjadi PPTK malah ada permasalahan,” ujarnya.

Saksi lainnya yakninya Febri Erizon, menyebutkan ada perubahan anggaran. Sementara terdakwa Yusafni yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Bob Hasan keberatan dengan keterangan saksi. Dalam surat dakwaan disebutkan, kejadian ini berawal pada 2012 hingga 2016. Saat itu terdakwa Yusafni yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Bersama dengan mantan Suprapto, bertempat di Dinas Prasjaltarkim Sumbar, jalan Taman Siswa No 1, Alai Parak Kopi,Kecamatan Padang Utara,Kota Padang.

Melakukan kegiatan pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Dimana pengadaan tanah tersebut, untuk pembangunan insfrastuktur strategis, yang dilaksanakan oleh dinas Prasjaltarkim, yang bersumber dari APBD provinsi Sumbar.

Mulai dari 2012 hingga 2016 terdapat proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran berbeda. Dimana waktu itu terdakwa Yusafni ditunjuk sebagai KPA dan PPTK, pada kegiatan pengadaan tanah berupa jalan tol Padang-Payakumbuh-Batas Riau dan pembangunan jalan tol Padang Bay Pas.

Dalam pengadaan tanah 2012 ganti rugi pembebasan tanag Bay Pas Kota Padang, diawali usulan SKPD dinas Prasjaltarkim. Dalam rancangan prioritas, anggaran sementara dari perubahaan APBD sebesar Rp 11.804.665.694,00. Namun pada Juli 2012 mantan Kepala Prasjaltarkim merubah usulusan anggaran menjadi Rp 30.000.000.000.

Sementara itu terdakwa Yusafni yang mengetahui adanya pagu indikatif sebesar Rp 30.795.790.370, dan akhirnya dana tersebut dicairkan. Kemudian terdakwa Yusafni menyerahkan identitas pemilik tanah yang selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen . Setelah semuanya selesai, maka dokumen pembayaran diserahkan oleh tedakwa, dan menyerahkan itu M.Roni Hanibi, atas suruhan terdakwa.

Setelah uang ditransfer, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran si penerima ganti rugi tanah. Namun terdakwa Yusafni secara melawan hukum, memotong uang tersebut dan diambil untuk kepentingannya pribadi. Untuk menutupi semua itu saksi Dias Gustiana menyusun surat pertanggung jawab belanja (SPJB).

Selanjutnya terdakwa Yusafni, secara melawan hukum yang seharusnya membuat pertanggung jawaban. Sesuai dengan peraturan menteri tahun 2011, terdakwa Yusafni menyiapkan SPJ dan kelengkapan lainnya, yang mana SPJ tersebut seolah-olah telah dibayarkan pada semestinya.

Hal yang sama pun kembali terjadi pada tahun 2013 hingga 2016. Sehingganya meninbulkan kerugian Negara sebesar Rp 62.506.191.351,25, hal ini sesuai dengan perhitungan Badan Pemeriksa Keunagan Provinsi Sumbar. Tak hanya itu dari proyek tersebut terdakwa Yusafni melakukan penarikan tunai dengan jumlah besar dan pembelian tanah di Kabupaten Tegal dan juga mobil. (mep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here