Proses Pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Gagal, Sidang Paripurna Tidak Penuhi Kourun

0
874

SOLOK, KP-  Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok tentang proses Pergantian unsur pimpinan DPRD Kabupateb Solok yakni Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok dari Yondri Samin, SH kepada Dendi, SA.g gagal dilaksanakan, karena sidang paripurna tidak mencapai kourun

 

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM, gagal dilaksanakan karena sampai waktu yang telah ditetapkan dari 35 orang anggota DPRD Kabupaten Solok hanya hadir sebanyak 12 atau kurang dari 2 per 3 dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Bumi Penghasil Bareh tanamo itu. “Karena sesuail yang diagendakan Bamus pada tanggal 6 Maret bulan lalu bahwa hari ini akan ada Sidang Paripurna tentang pergantian unsur pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua dari Bapak Yondri Samin kepada penggantinya Dendi, SA,g, tidak memenuhi kourun, maka kita pulangkan lagi kepada Bamus kapan akan dijadwalkan lagi proses pergantian unsur pimpinan itu,” jelas H. Hardinalis Kobal, SE, MM, Senin sore (2/4) di Ruang kerjanya.

Dijelaskan Hardinalis, Sidang baru bisa dilaksanakan minimal anggota DPRD yang menghadiri sebanyak 24 orang atau dua per tiga dari jumlah anggota DPRD.

 

Sebelumnya Bamus DPRD sudah mengagendakan Paripurna pergantian unsur pimpinan dari Yondri Samin kepada Dendi. Maslah ini adalah puncak dari gunung es akibab konflik internal antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy yang sama-sama mengklaim sebagai DPP PPP yang sah. Kisruh di tingkat pusat ini kemudian merambah Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Solok Dampak dari terpecahnya kepengurusan dari tingkat pusat ke DPC ini tentu saja pada status anggota DPRD saat ini. Jika kubu Romahurmuziy yang diakui pemerintah, maka ada anggota DPRD Kabupaten Solok terancam PAW (pergantian antar waktu).Sebaliknya, jika kubu Djan Faridz yang diakui, maka juga ada anggota DPRD Kota dan Kabupaten yang terancam PAW

 

Pasca diloloskan oleh KPU RI, PPP Kabupaten Solok versi Romahurmuzy, mulai berbenah. Hal itu dilakukan terkait pimpinan DPRD Kabupaten Solok yang masih dijabat oleh Yondri Samin, SH, MM, versi Djan Faridz. Sedangkan  hasil faktualisasi yang dikeluarkan oleh KPU RI adalah PPP yang legalisasinya berdasarkan Surat Keputusan Kemenkum & Ham RI.

 

Dendi, S.Ag, yang juga  ketua Fraksi PPP/Sekretaris PPP versi Romahurmuzy Kabupaten Solok juga mengatakan apa yang dikeluarkan oleh KPU RI sudah final dan mengikat. “Artinya yang berhak untuk ikut pemilu dalam pileg 2019 adalah PPP versi Romahurmuzy. Ini sejalan dengan salah satu item yang ada dalam UU Pemilu dimana partai peserta pemilu adalah partai yang mengantongi Surat Keputusan Kemenkum & Ham RI.,” jelasnya.

Sementara persoalan kursi pimpinan yang masih dipegang Yondri Samin sudah selesai proses administrasi, baik diinternal PPP maupun DPRD Kabupaten Solok. Disebutkannya bahwa Yondri Samin tidak mewakili partai PPP Kabupaten Solok karena secara hukum dan faktual PPP versi Djan Faridz tidak diakui KPU RI dan Kemenkum & Ham RI. “Kita meminta Bapak Yondri Samin untuk legowo menerima ketentuan ini, bukan malah melakukan perlawanan apalagi sampai menggugat ke Pengadilan. Ini bukan sebuah contoh yang baik, karena yang menyatakan secara hukum dan faktual PPP adalah negara atas nama hukum,” pungkas Dendi (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here