Polresta Solok MoU Dengan Pemkab Solok Tentang Pengawasan Dana Desa

0
1302

SOLOK, JN-Pemerintah Kabupaten Solok yang bekerjasama dengan Polres Solok Kota, hari Sabtu (21/10), melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama, masalah pengawasan dana desa, sebab separoh dari wilayah geografis Kabupaten Solok, masuk ke wilayah hukum Polresta Solok.

Perjanjian kerjasama tersebut, ditandatangani usai apel pagi, bertempat di Lapangan Apel Polres Solok Kota. MoU dilakukan oleh Wabub Solok, Yulfadri Nudin dan Kapolresta Solok, AKBP Dony Setiawan, SIK, MH. Tampak hadir pada acara tersebut, Wakil Walikota Solok, Reinier, Sekretaris DPMN, Irwan Effendi, Camat Singkarak, Syahrial, Camat Junjung Sirih, Herman, Camat IX Koto Sungai Lasi, Efiyardi, Camat Bukit Sundi, Ahpi Gusta Tusri, Para Kapolsek di jajaran Polresta Solok serta seluruh Walinagari di wilayah hukum Polres kota Solok.

Dalam amanat Polres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan, menyampaikan bahwa anggota Polri yang menjabat sebagai Kapolsek mulai sejak ditandatanganinya MoU ini, diberi tanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa. Pemberian tugas itu merupakan hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo. “Intinya bagaimana memperkuat pengawasan dana desa dan penggunaannya, kalau ada yang menyimpang tidak memenuhi prosedur, silahkan diperiksa,” jelas AKBP Dony Setiawan. Dijelaskan Kapolrsta Solok itu, bahwa saat ini kita ketahui Polri punya unit sampe ke desa untuk ikut mengawasi (Babinkamtibmas), masalah penggunaan dana desa tersebut. Sementara ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa, penguatan pengawasan pengelolaan dana desa, fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, dan fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, MOU juga mencakup pertukaran data dan informasi dana desa serta pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemda, desa, dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Sementara Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nudin, SH dalam sambutannya menyampaikan harapan kepada kepada seluruh wali nagari untuk disiplin dalam mengelola dana nagari, agar tidak sampai berurusan dengan hukum. “Dengan adanya institusi dari Polri dalam hal pengawasan penyelenggaraan dana desa, wali nagari kita minta untuk bersikap koperatif dan jangan ada rasa tertekan atau semacamnya. Kalau kurang faham masalah penggunaannya, silahkan konsultasikan kepada pihak terkait,” jelas Yulfadri Nurdin. Wakil Bupati Solok itu juga mewanti-wanti para walinagari, agar selalu terbuka dan transfaran dalam menggunakan dana desa yang jumlahnya tidak sedkit (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here