Penasehat Hukum Terdakwa Sesalkan Gubernur Sumbar Tak Hadir Dalam Sidang

0
462
PADANG, JN– Sidang lanjutan dugaan  korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif. Di Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjaltakrim) Provinsi Sumatra Barat (kini Dinas PUPR),  yang menyeret Yusafni selaku mantan Pejabat Kuasa Pengguna Anggran dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK), kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Jumat  (20/4) sore kemaren.
Dalam sidang tersebut, tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa Bob Hasan, menghadirkan  saksi yang meringankan terdakwa, yakninya Kepala biro pemerintahan, Syafrizal. Menurut keterangannya , pada tahun 2015 dirinya menjabat sebagai kepala biro pemerintah dan itu ada surat tugas dari Gubernur Sumatra Barat. ” Waktu itu saya mengetahui adanya proyek pembangunan menstadium di Kabupaten Padangpariaman,”kata saksi yang saat itu memakai baju biru.
Saksi juga menjelaskan, untuk pembayaran tanah di menstadium, Kabupaten Padangpariaman, dirinya tidak mengatahui. ” Tanah itu dibayarkan oleh SKPD yang bersangkutan,”ucapnya. Ia juga menambahkan, untuk pembangunan menstadium luasnya sekitar 40 hektar dan yang menentukan harga tanah adalah tim apresal. Selain itu juga lokasi pembangunan sudah disosialisasikan kepada masyarakat,  “imbuhnya.
Ia juga menuturkan bahwa, dirinya tidak mengetahui kalau terdakwa memiliki CV ataupun PT. Terdakwa yang didampingi PH nya, membenarkan semua keterangan saksi. Sidang yang diketuai oleh Irwan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera, menunda sidang Senin mendatang.
PH Terdakwa Masih Menghadirkan Saksi
Tim PH terdakwa ingin menghadirkan Gubernur Sumatra Barat, untuk menjadi saksi. Namun tidak datang, karena tujuan sebenarnya adalah untuk menegakan hukum. ” Saya sangat menyesalkan Gubernur Sumatra Barat dan Bupati Padangpariaman tidak hadir,” tuturnya.
Sesuai dengan informasi yang beredar di kalangan awak media, Gubernur Sumatra Barat, berencana hadir untuk menjadi saksi dipersidangan. Awak media yang telah dari pagi menunggu di Pengadilan Tipikor, jalan Raya Bay Pas Kota  Padang, tak kunjung datang. Sehingga dalam sidang tersebut, tim PH terdakwa hanya bisa menghadirkan satu orang saksi.
Dalam dakwaan disebutkan, kejadian ini berawal pada 2012 hingga 2016. Saat itu terdakwa Yusafni yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim)  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Bersama dengan mantan   Suprapto, bertempat di Dinas Prasjaltarkim Sumbar, jalan Taman Siswa No 1, Alai Parak Kopi,Kecamatan Padang Utara,Kota Padang.
Melakukan kegiatan pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Dimana pengadaan tanah tersebut, untuk pembangunan insfrastuktur strategis, yang dilaksanakan oleh dinas Prasjaltarkim, yang bersumber dari APBD provinsi Sumbar. Mulai dari 2012 hingga 2016 terdapat proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran berbeda. Dimana waktu itu terdakwa Yusafni ditunjuk sebagai KPA dan PPTK, pada kegiatan pengadaan tanah berupa jalan tol Padang-Payakumbuh-Batas Riau dan pembangunan jalan tol Padang Bay Pas.
Dalam pengadaan tanah 2012 ganti rugi pembebasan tanag Bay Pas Kota Padang, diawali usulan SKPD dinas Prasjaltarkim. Dalam rancangan prioritas, anggaran sementara dari perubahaan APBD   sebesar Rp 11.804.665.694,00. Namun pada Juli 2012 mantan Kepala Prasjaltarkim merubah usulusan anggaran menjadi Rp 30.000.000.000.
Sementara itu terdakwa Yusafni yang mengetahui adanya pagu indikatif sebesar Rp 30.795.790.370, dan akhirnya dana tersebut dicairkan. Kemudian terdakwa Yusafni menyerahkan identitas  pemilik tanah yang selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen . Setelah semuanya selesai, maka   dokumen pembayaran  diserahkan oleh tedakwa, dan menyerahkan itu M.Roni Hanibi, atas suruhan terdakwa.
Setelah uang ditransfer, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran si penerima ganti rugi tanah. Namun terdakwa Yusafni secara melawan hukum, memotong uang tersebut dan diambil untuk kepentingannya pribadi.   Untuk menutupi semua itu saksi Dias Gustiana menyusun surat pertanggung jawab belanja (SPJB).
Selanjutnya terdakwa Yusafni,  secara melawan hukum yang seharusnya membuat pertanggung jawaban. Sesuai dengan peraturan menteri tahun 2011, terdakwa Yusafni menyiapkan SPJ dan kelengkapan lainnya, yang mana SPJ tersebut seolah-olah telah dibayarkan pada semestinya.  Hal yang sama pun kembali terjadi pada tahun 2013 hingga 2016. Sehingganya  meninbulkan kerugian Negara sebesar Rp 62.506.191.351,25, hal ini sesuai dengan perhitungan   Badan Pemeriksa Keunagan Provinsi Sumbar. Tak hanya itu dari proyek tersebut terdakwa Yusafni melakukan penarikan tunai dengan jumlah besar dan pembelian tanah di Kabupaten Tegal dan juga mobil. (mep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here