PADANG, JN- Sepuluh orang saksi yang terkait kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif. Di Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjaltakrim) Provinsi Sumatra Barat (kini Dinas PUPR), yang menyeret Yusafni selaku mantan Pejabat Kuasa Pengguna Anggran dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK), kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Senin (9/4).

Para saksi yang dihadirkan adalah Prilyanti Nova (CSO Bank Mandiri Padang), Andi (karyawan Bank Mandiri), Harianto, Dani Sugianto, Tri Febriati, Ernita Ningsih, Nelly, Liberty, Elfi (PT.Kiambang Raya), dann Nasrizal (karyawan PT.Kiambang Raya).

Menurut keterangan saksi, Prilyanti Nova mengatakan bahwa, terdakwa Yusafni pernah membuka rekening di bank mandiri Padang pada tahun 2012. ” ” Terdakwa pernah membuka rekening di bank mandiri atas nama kegiatan pengadaan tanah. Tak hanya itu terdakwa juga pernah melakukan transaksi di bank mandiri secara berulang-ulang,” kata terdakwa kepada majelis hakim.

Selain itu saksi juga menyebutkan bahwa, bank mandiri tidak pernah melakukan kerja sama denga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Namun pada saat saksi memberikan keterangannya, tiba-tiba saja, hakim ketua sidang melihat saksi Elia Harmoni yang merupakan karyawan PT. Kiambang Raya (milik terdakwa Yusafni). ” Itu saksi Elia Harmoni, tolong kedepan,” tegas hakim ketua sidang Irwan Munir. Mendapat perintah dari majelis untuk duduk kedepan, saksi yang sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di persidangan, langsung kedepan.

Dari pengakuan saksi, kepada majelis hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung RI, menyebutkan bahwa, terdakwa membeli mobil jenis tucson, di tahun 2015, dengan harga Rp 386 juta. ” Mobil itu diberikan untuk pak Suprapto (berkas terpisah),’ ujarnya.

Sementara itu saksi lainnya Elvi Wahyuni yang juga karyawan PT.Kiambang Raya, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut merupakan milik terdakwa Yusafni. ” Perusahaan tersebut adalah bergerak dibidang alat berat,”jelasnya. Selain itu saksi juga mengungkapkan, diperusahaan tersebut, ada 9 unit mobil alat berat yang dibeli oleh terdakwa.

Sedangkan saksi Nasrizal menuturkan, dirinya berkerja di perusahaan PT. Kiambang Raya, sebagai mekanik. ” Setahu saya mobil yang ada di PT.Kiambang Raya baru semua,”ucapnya. Saksi juga mengaku bahwa KTP miliknya pernah dipinjam oleh terdakwa. Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Bob Hasan menyatakan tidak keberatan ats keterangan para saksi.

Sidang yang diketuai oleh Irwan Munir beranggotakan Emria dan Perry Desmarera melanjutkan sidang pekan depan. Namun JPU pada Kejaksaan Agung RI, berencana menghadirkan saksi ahli dan Suprapto (berkas terpisah).

PH akan Hadirkan Saksi yang Meringan Terdakwa.

Menurut PH terdakwa, Bob Hasan, akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa. Para saksi yang bakal dihadirkan adalah, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Padangpariaman, Wali Kota Padang, dan satu saksi fakta. ” Tujuan pekerjaan ini pasti dilakukan evaluasi, apakah selesai atau tidak pekerjaan ini. Jadi dengan mengumpulkan data dan informasi dipersidangan dalam rangka untuk menyusun berapa besar kerugian negara, dan saya ingin melihat berapa uang dipakai oleh klien saya, itu harus jelas,” ujarnya kepada awak media, saat diwawancari di luar persidangan.

Sebelumnya dalam dakwaan disebutkan, kejadian ini berawal pada 2012 hingga 2016. Saat itu terdakwa Yusafni yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Bersama dengan mantan Suprapto, bertempat di Dinas Prasjaltarkim Sumbar, jalan Taman Siswa No 1, Alai Parak Kopi,Kecamatan Padang Utara,Kota Padang.

Melakukan kegiatan pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Dimana pengadaan tanah tersebut, untuk pembangunan insfrastuktur strategis, yang dilaksanakan oleh dinas Prasjaltarkim, yang bersumber dari APBD provinsi Sumbar. Mulai dari 2012 hingga 2016 terdapat proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran berbeda. Dimana waktu itu terdakwa Yusafni ditunjuk sebagai KPA dan PPTK, pada kegiatan pengadaan tanah berupa jalan tol Padang-Payakumbuh-Batas Riau dan pembangunan jalan tol Padang Bay Pas.

Dalam pengadaan tanah 2012 ganti rugi pembebasan tanag Bay Pas Kota Padang, diawali usulan SKPD dinas Prasjaltarkim. Dalam rancangan prioritas, anggaran sementara dari perubahaan APBD sebesar Rp 11.804.665.694,00. Namun pada Juli 2012 mantan Kepala Prasjaltarkim merubah usulusan anggaran menjadi Rp 30.000.000.000.

Sementara itu terdakwa Yusafni yang mengetahui adanya pagu indikatif sebesar Rp 30.795.790.370, dan akhirnya dana tersebut dicairkan. Kemudian terdakwa Yusafni menyerahkan identitas pemilik tanah yang selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen . Setelah semuanya selesai, maka dokumen pembayaran diserahkan oleh tedakwa, dan menyerahkan itu M.Roni Hanibi, atas suruhan terdakwa.

Setelah uang ditransfer, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran si penerima ganti rugi tanah. Namun terdakwa Yusafni secara melawan hukum, memotong uang tersebut dan diambil untuk kepentingannya pribadi. Untuk menutupi semua itu saksi Dias Gustiana menyusun surat pertanggung jawab belanja (SPJB).

Selanjutnya terdakwa Yusafni, secara melawan hukum yang seharusnya membuat pertanggung jawaban. Sesuai dengan peraturan menteri tahun 2011, terdakwa Yusafni menyiapkan SPJ dan kelengkapan lainnya, yang mana SPJ tersebut seolah-olah telah dibayarkan pada semestinya. Hal yang sama pun kembali terjadi pada tahun 2013 hingga 2016. Sehingganya meninbulkan kerugian Negara sebesar Rp 62.506.191.351,25, hal ini sesuai dengan perhitungan Badan Pemeriksa Keunagan Provinsi Sumbar. Tak hanya itu dari proyek tersebut terdakwa Yusafni melakukan penarikan tunai dengan jumlah besar dan pembelian tanah di Kabupaten Tegal dan juga mobil. (MEP)

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version