Mantan Kepsek SMK 2 Kota Solok Menunggu Putusan Hakim Tipikor Padang

0
1261

PADANG, JN-Sidang lanjutan mantan Kepala Sekolah SMK 2 Kota Solok, Drs Abdul Hadi, Sp.PSA yang menjadi terdakwa pungli di SMK 2 Kota Solok yang terjadi pada 5 September 2018 lalu, akan menjalani sidang dengan agenda putusan, pada Selasa tanggal 25 Juni 2019 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang.

Sidang yang sempat tertunda sebanyak dua kali tersebut, rencananya dimulai pukul 10.00 Wib.
Seperti ramai diberitakan sebelumnya, kasus yang menjerat Mantan kepala SMK 2 Kota Solok, Drs.Abdul Hadi berawal saat terdakwa ditangkap oleh tim saber pungli dengan barang bukti uang tunai senilai Rp.219.338.523.
Penangkapan tersangka berdasarkan laporan orang tua murid yang merasa keberatan atas iuran pendidikan yang ditetapkan di SMK 2 Kota Solok.
Adapun besaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah yaitu Rp.1,920.000 per tahun atau Rp.160.000 per bulan bagi siswa dari keluarga mampu sedangkan bagi siswa kurang mampu iyuran pendidikan sebesar Rp.1.200.000 per tahun atau Rp.100.000 per bulan.
“Iyuran tersebut wajib dibayarkan sebagai syarat mengambil keterangan kelulusan atau ijazah bagi siswa kelas XII dan langsung di bayarkan ke guru atau melalui transfer via Bank,” jelas penyidik Polres waktu itu.

Dari total iyuran tersebut yang sudah digunakan sebesar Rp.692.003.756 dan yang belum digunakan sebesar Rp.219.338.523.

Menurut Tim penasehat hukum mantan Kepala SMK 2 Kota Solok, DR. Aermadepa, SH, MH, Oktavianus, SH dan Ganefri, SH dalam Pledoi atau pembelaannya yang di bacakan pada tanggal 23 Mai 2019 lalu, menyebutkan bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam surat dakwaan bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdapat sedemikian banyak kotradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yang saling bertentangan antara berita acara pemeriksaan oleh kepolisian dan keterangan para saksi dipersidangan sehingga kesimpulan Jaksa Penuntut umum yang menyatakan terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan saksi dan alat bukti merupakan simpulan yang sumir dan sangat subyektif.

Penasehat hukum menjelaskan dari kutipan Jaksa Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang diabaikan atau disamar-samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya, karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka niscaya apa yang akan dibuktikan didalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif sehingga dirasa sebagai suatu hal yang sangat dipaksakan demi membuktikan dakwaan.

Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak satu pun proses akademik siswa terganggu atau dikaitkan dengan iuran komite. Iyuran komite tidak dikaitkan dengan keikut sertaan murid dalam ujian dan tidak di kaitkan dengan keikutsertaan dalam praktek kerja industri. Selain itu tidak dikaitkan dengan surat keterangan lulus ataupun surat keterangan hasil ujian Nasional dan penerimaan rapor maupun penerimaan ijazah.

Berdasarkan Pledoi atau pembelaan yang di sampaikan oleh Penasehat hukum tersebut memohon kepada majelis hakim bahwa menyatakan terdakwa Drs.Abdul Hadi, Sp.PSA, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut, serta membebaskan terdakwa dari denda yang di ajukan jaksa sebesar Rp.200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Solok, menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana empat tahun penjara dan terdakwa di wajibkan membayar denda Rp.200 juta subsider tiga bulan penjara, kata Jaksa Penuntut Umum Teddy Arhan, SH di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang pada tanggal 20 Mai 2019 lalu.

Jaksa Penuntut menilai terdakwa telah melanggar pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

“Semoga jadwal sidang berjalan aman dan lancar serta sesui tepat waktu, ” sebut penasehat hukum terdakwa, DR. Aermadepa, SH, MH (wh/jn01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda