Kejaksaan Negeri Padang Resmi Menahan Pejabat IAIN Imam Bonjol Padang

0
1364
PADANG, JN- Setelah sekian lama menanti akhirnya, kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN),  yang kini berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB) Padang, membuahkan hasil. Pasalnya Kejaksaan Negeri Padang, menetapkan empat orang tersangka dan telah ditahan, Rabu (25/7) tadi malam.
Keempat tersangka yang ditahan adalah Hendra Setiawan selaku Kasubag Fakultas Ushuludin  IAIN Imam Bonjol Padang, dan juga mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus pengadaan tanah, Syaflinda, Adrian Asril serta Yeni Syofyan yang merupakan penerima ganti rugi tanah.
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Syamsul Bahri, keempat tersangka dilakukan penahanan sejak 25 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2018. ” Dalam perkara ini ada sekitar 6 atau7 tim
 Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tergabung pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang,” katanya saat memberikan keterangannya, kepada awak media.
Selain itu ia menambahkan, pihak kejaksaan akan melimpahkan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang. ” Paling lambat satu minggu sudah kita limpahkan,”tegasnya. Lebih lanjut ia menuturkan total keseluruhan nilai ganti rugi tanah, dari yang menerima ganti rugi tanah Rp 1,946 miliar.  ” Belum ada mengembalikan kerugian negara  sejak penyidikan,” ujarnya.
Kepala Kejari Padang menjelaskan, untuk terdakwa Hendra Setiawan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi, sebagaimana telah diubah dengan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan  subsider pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi, sebagaimana telah diubah dengan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan ketiga tersangka lainnya juga dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang  korupsi hanya saja yang berbeda pada ayatnya.
Keempat tersangka terlihat didampingi Penasihat Hukum (PH) yakninya Fauzi Novaldi bersama tim. Sebelum dieempat tersangka ditahan, mereka diperiksa kesehatannya oleh dokter. Tak hanya itu, tersangka datang ke kantor Kejari Padang bergantian, dan langsung menuju lantai dua dan masuk keruangan kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Padang.
Dari pantauan wartawan yang menunggu sejak pukul 10.00 hingga menjelang azan isya, terlihat pihak kampus  UIN Imam Bonjol Padang datang secara bergantian. Tak hanya itu saat keempat tersangka
dibawa ke dalam mobil tahanan, menuju rumah tahanan anak air Padang.  Terlihat polisi berlaras panjang  berjaga. Selain itu, Asisten Pidana Khusus (aspidsus) Kejati Sumbar, bersama Kasi Pidsus Kejari Padang dan para jaksa lainnya, juga terlihat  lalu lalang di lantai dua kantor KeJARI Padang.
Sementara itu Penasihat Hukum tersangka Fauzi Novaldi CS, menerangkana akan membuka fakta baru dalam kasus ini. ” Ada fakta baru dalam kasus ini dan ini akan dibuka dalam persidangan, dan bersiap untuk menjadi justice collaborator (JC)” ujarnya. Leboh lanjut ia juga menyebutkan bahwa, kliennya yakninya Hendra Setiawan selaku PPK  melakukan tanda tangan surat pencairan ganti rugi tanah bukan keinginannya sendiri.
Sebelumnya, kasus korupsi pengadaan tanah pembangunan Kampus III IAIN IB Padang di Sungai Bangek jilid II, merupakan pengembangan atas kasus jilid I,  yang menjerat mantan rektorIAIN Imam Bonjol Padang Salmadanis, yang juga Ketua Panitia Pengadaan dalam proyek tersebut. Serta seorang notaris Ely Satria Pilo. Keduanya telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang pada tahun 2016. Keduanya divonis masing-masing   4 tahun kurungan penjara, serta denda masing-masing Rp200 juta, sudsidair 2 bulan.
Dalam sidang  tersebut  mejelis Hakim menilai,  keduanya terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan pri­mair jaksa penuntut umum (JPU).
Dalam kasus tersebut, Salmadanis dinilai terbukti memberi pekerjaan kepada Ely Satria Pilo selaku notaris, untuk membuat sertifikat atas beberapa objek tanah guna pem­ba­ngunan Kampus III IAIN IB Padang, yang beberapa objek dinyatakan fiktif, dan beberapa lain­nya dinyatakan dikerucutkan harga­nya. Perbuatan tersebut dianggap telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.946.701.050.  (mep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here