JPU Pucat, PH Terdakwa Ngotot Minta Hadirkan Saksi Kunci

0
84
PADANG, JN–  Diduga melakukan pungutan terhadap pedagang petani. Mantan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas  Pertanian, di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Kamarudin (53 tahun), kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, Senin (12/11).
Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Solok, menghadirkan saksi ahli.  Menurut saksi ahli pidana dari Universitas Andalas, yakni Yose Arwan, menyebutkan perbuatan terdakwa melanggar perda nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha dan pasal 12 e jo pasal 12 A jo pasal 11 UU RI. NO. 31 tahun 1999 dirubah dan ditambah dengan UU Ri No. 20 tahun 2011 tentang pemberantasan korupsi.
Usai mendengarkan keterangan saksi ahli, Penasihat Hukum (PH) terdakwa yakni Putri Deyesi Rizki, terus meminta kepada JPU, untuk menghadirkan saksi kunci. Pasalnya para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tidak mengetahuui asal usul uang tersebut. ” Jika saksi tidak hadirkan maka saya akan membuat surat laporan,” tegasnya.
Atas hal tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Agus Komarudin memerintahkan JPU,untuk  menghadirkan saksi pada persidangan pekan depan. Dalam dakwaan disebutkan kejadian ini bermula saat terdakwa Kamarudin,  menjabat sebagai kepala UPTDinas  Pertanian, di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Dimana tugasnya mengkoordinir produsi dan Bina Usaha  Pertanian.
Pada tahun 2016 terdakwa bersama stafnya melakukan rapat, dimana isinya akan mengeluarkan surat jalan untuk para pedagang petani sehingga mereka dapat memasarkan hasil bumi. Jika para pedagang petani memberikan uang basa basi maka diterima saja, tak beberapa lama setelah  melakukan rapat, lalu  terdakwa mengeluarkan kebijakan tersebut.
Selanjutnya terdakwa  menerbitkan surat jalan, dengan meminta tolong kepada M. Riza dengan cara mengetik. Dalam mengeluarkan surat jalan, terdakwa melakukan pungutan kepada sopir. Dimana surat tersebut  tidak mempunyai dasar hukum.
Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak berwajib, pada tanggal 26 Januari 2018, Polres Solok melakukan penangkapan terhadap  terdakwa. Saat ditangkap,  polisi menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 250.000 yang disita dari saksi Bela Panora, selain itu polisi juga menyita uang dari terdakwa sebesar Ro 50.0000, surat jalan sebanyak 10 lembar yang disita dari Syafriadi, 30 surat jalan yang polisi sita dari terdakwa dan satu stempel UPT Dinas Pertanian, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.
Dimana perbuatan terdakwa telah menguntungnya, akibatnya terdakwa melanggar pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. (eko)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda