Dijerat Pasal Kadaluarsa, M. Irfan Qadim Minta Dibebaskan

0
38

PAYAKUMBUH, JN- Adril. SH dan Zulhefrimen, SH dari Kantor Advokat/Pengacara Asril. SH & Assosiates, meminta pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk membebaskan kliennya M. Irfan Kadim, yang dijadikan tersangka karena diduga melakukan pencurian getah pinus dan dijerat melanggar Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf e UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Desakkan pembebasan kliennya tersebut, tertuang dalam Surat Somasi Hukum yang dilayangkan Adril. SH dan Zulhefrimen, SH kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Cabang Suliki tertanggal 02 Oktober 2019.

Dalam keterangannya persnya, Adril. SH dan Zulhefrimen, SH mengatakan bahwa, pihaknya terpaksa melayangkan Somasi kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh (Kacabjari) Payakumbuh di Suliki diantaranya berbunyi: Untuk dapat segera membebaskan klien kami M. Irfan Qadil pgl Irfan Bin Nisa’i dengan alasan Undang-undang yang dikenakan kepada klien kami cacat demi hukum dan/sudah tidak berlaku lagi.

“Sekiranya pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki (Kacabjari) Suliki tidak mengindahkan somasi kami ini, maka kami selaku kuasa hukum dari klien kami akan segera mendaftarkan gugatan Praperadilan dan atau gugatan gantirugi atas ditahannya klien kami oleh Polres Limapuluh Kota dan Kejaksaan Negeri Cabang Payakumbuh di Suliki,” Adril. SH dan Zulhefrimen, SH.

Menurut Adril. SH dan Zulhefrimen, SH, pihaknya meminta untuk mengembalikan barang bukti yang disita seperti 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merk Daihatsu Type Blind Van Jenis Mobil barang tahun 2011 warna putih dengan nomor polisi BG 8851 T kepada kliennya.

Adril. SH dan Zulhefrimen, SH juga menyebutkan bahwa, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 yang digunakan untuk menjadikan kliennya tersangka merupakan Undang-undang yang telah kadaluarsa karena telah terbit Undang-undang yang baru, sehingga hal tersebut dinilai cacat hukum.

” Iya, kami minta klien kami untuk segera dibebaskan, karena Undang-undang yang dipakai untuk menjerat adalah Undang-undang yang telah kadaluarsa,” ujar Adril dan Zulhefrimen, Rabu siang 2 Oktober 2019 disebuah restaurant di kawasan Koto Nan IV Kecamatan Payakumbuh Barat.

Adril. SH dan Zulhefrimen, SH juga menambahkan, sebelumnya kliennya ditahan oleh Kacabjari Suliki melalui Penetapan Pengadilan sejak 8 Agustus 2019 sampai 27 Agustus, penahan tersebut diperpanjang 27 September 2019 hingga 26 Oktober 2019.

” Untuk Somasi telah kami kirimkan kepada Kacabjari Payakumbuh di Suliki tadi pagi, kami juga mengirimkan tembusan kepada sejumlah pihak,” ujarnya.

Ditegaskan Adril, SH dan Zulhefrimen, SH, jika somasi yang dilayangkan pihaknya tidak mendapat tanggapan dari pihak Kacabjari Suliki, pihaknya akan mendaftarkan gugatan Praperadilan dan atau gugatan gantirugi atas ditahannya kliennya M. Irfan Qadim oleh Polres Limapuluh Kota dan Kejaksaan Negeri Cabang Payakumbuh di Suliki.

Sementara itu Adam Syaifullah Qadim, anak Irfan Qadim yang juga hadir dalam kesempatan itu berharap kepastian hukum untuk ayahnya bisa segera ditentukan.

” Sebagai anak, saya berharap agar kepastian hukum untuk ayah saya bisa jelas,” ujarnya.

Permasalahan yang melilit Irfan Qadim warga Jorong Ekor Parit Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota itu berawal saat Erizon Dt. Tumbi menyerahkan lahannya untuk diolah oleh Irfan Qadim. Namun belakangan lahan yang diolah dan menghasilkan getah Pinus itu malah mengantarkan Erizon dan Irfan Qadim ke jeruji besi karena dinilai melanggar Undang-undang tentang kehutanan.

Kacabjari Suliki, Toni Indra, SH ketika dikonfirmasi awak media terkait somasi yang dilayangkan kepada pihaknya menyebutkan bahwa, Somasi tersebut memang telah diterima. Namun ia belum bisa memberikan tanggapan karena masih berada di lapangan.

“ Iya, barusan kita terima, nanti kami lihat lagi, kami masih dilapangan,” pungkas Toni. (dst)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar
Masukkan Nama Anda