Diduga Korupsi Proyek Pembangunan, Mantan Kepala Sekolah MTsN Disidangkan

0
884
PADANG, JN- Diduga melakukan tindak pidana korupsi, terhadap proyek pembangunan DAM, di MTsN Koto Nan Tuo, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Barat, Kabupaten Tanah Datar.  Terdakwa Datu Maskaryanto (47 tahun) selaku mantan kepala sekolah MTsN  tersebut, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama  rekannya Ridwan (37 tahun) yang juga pelaksana pekerjaan, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Padang, Kamis (12/4).
Dalam sidang tersebut kedua terdakwa yang menjalani sidang, dengan didampingi Penasihat Hukum (PH) Ibrani cs, tampak terdiam dan duduk manis saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Batu Sangkar, membacakan surat dakwaan.
Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara, sesuai dengan perhitungan inspektorat. ” Bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 117.723.020,64,” kata JPU Atma, saat membacakan dakwaannya.
Tak hanya itu perbuatan terdakwa juga telah melanggar pasal tindak pidana korupsi. ” Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat 1 huruf a dan b ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan nomor Undang-undang nomor 20 t5ahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” tambahannya.
Atas dakwaan tersebut, tim PH terdakwa akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada persidangan yang akan datang. Sidang yang dipimpin oleh Sri Hartati dengan didampingi hakim anggota R.Ari Muliady dan Perry Desmarera, melanjutkan sidang pada 3 Mei 2018.
Dalam dakwaan disebutkan, pada bulan Januar 2015, MTsN Koo Nan Tuo, Nagari Barulak, Kecamatan, Tanjung Barat, Kabupaten Tanah Datar, membangun DAM. Dimana sumber dana yang diperoleh dari Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Islam, Provinsi Sumatera Barat, sebesar Rp 150 juta. Dalam kegiatan tersebut kedua terdakwa berkejasama dengan Rita Sumelfia selaku konsultan perencana dan pengawas dan Feri Maulana (tuntutan terpisah).
Namun pembangunan tersebut tidak sesuai dengan yang direncakan, pada waktu penyerahan PHO type I terjadi keretakan. Tapi setelah dilakukan perbaikan tetap saja gagal, sehingganya jasa kontruksi tidak berfungsi seperti apa diharapkan. Dari hasil fisik Pekerjaan Umum Penata Ruang, Pemerintahaan Kabupaten Tanah Datar, antara lain terjadi keruntuhan pada turap dinding penahan tanah (DAM), disain yang tidak memenuhi syarat dan pelaksana pembangunan kontruksi terjadi penyimpangan. Akibatnya  kedua terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. (mep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here