Diduga Kebal Hukum: Walinagari Dilam Dilaporkan ke Bupati Solok dan ke Kepolisian

0
2717

 

SOLOK, JN– Dengan semakin besarnya dana desa atau nagari yang dikucurkan pemerintah ke desa/Nagari, maka semakin besar pula potensi penyelenwengan yang dilkukan pejabat di Nagari.

Seperti yang terjadi di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, masyarakat di sana melaporkan Walinagari mereka, Sarwo Edi ke pihak Kepolisian dan juga ke Kejaksaan, tentang dugaan walinagari mereka yang diduga sudah melakukan penyelewengan dana desa atau korupsi, dengan memangkas dana nagari. Bahkan sebelumnya Pemerintah RI melalui Presiden Joko Widodo, sudah mewanti-wanti agar Walinagari menggunakan dana desa sesuai peruntukannya. 

Peringatan orang nomor satu di Indonesia itu nampaknya tidak begitu di indahkan oleh Wali Nagari Dilam. Sebab menurut laporan masyarakat sekitar,  Walinagari  Sarwo Edi sudah banyak melakukan penyelewengan anggaran dan kekuasaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap realisasi pembangunan di Nagari, yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya. “Kami menduga walinagari Dilam sudah melakukan penyelahgunaan dana desa dan kami sudah melaporkannya ke pihak yang berwenang,” jelas Syafri (30), warga setempat, Kepada KORAN PADANG, Senin (18/12). Selain itu, Walinagari dinilai tidak transfaran, karena penggunaan anggaran lebih dinominasi oleh orang terdekat walinagari, bukan masyarakat umum atau para pengangguran yang seharusnya diprioritaskan dan hal tersebut selalu dipertanyakan oleh masyarakat Dilam. “Kami melihat Bapak Wali Sarwo Edi lebih banyak memberikan proyek pembangunan kepada kerabatnya, seperti pembangunan Kantor Wali Nagari Dilam yang diberikan kepada Mamak Kandungnya (Pamannya/Red) dan begitu juga proyek infrastruktur nagari lainnya diberikan kepada kerabatnya,” terang Syafri.

Atas dugaaan penyelewengan tersebut, masyarakat disana ramai-ramai membuat laporan kepada Bupati Solok pertengahan bulan Desember 2017 ini. Dalam surat yang ditulis oleh masyarakat Dilam tersebut, juga dipaparkan bahwa proyek pembangunan jembatan di Jalan Muaro, Jorong Batu Karak, yang pagu dananya tertera Rp 60 juta, hanya diberikan pada pekerja sebesar Rp 30 juta. Sedangkan pengerjaan proyek jembatan ini, seharusnya dikerjakan dan diurus oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Nagari Dilam.

“Kami juga sudah membuat laporan tentang dugaan penyelewengan  ini kepada Polresta Solok dan Kejaksaan dimana dana yang seharusnya Rp 60 juta cuma di realisasi Rp30 juta. Makanya pembangunan jembatan tersebut terhenti sampai sekarang,” kata Ujang Dombres, dimana yang bersangkutanlah yang mengerjakan proyek jembatan itu. Ditambahkan Ujang Dombres, gara-gara proyek pembangunan Jembatan Muaro tersebut kita selalu menjadi objek amarah para pekerja jembatan itu, pasalnya uang mereka (hak pekerja) sampai sekarang belum mereka terima dari Pemerintahan Nagari Dilam.

Sementara Alexis dengan panggilan akrab (Al Kaliang) putra Nagari Dilam yang tinggal di Kota Solok, juga membenarkan tindakan Wali Nagari Dilam yang sering merugikan masyarakat, baik dari segi penyelewengan anggaran sampai penyalahgunaan jabatan. “Pembangunan Tribune di Pinggir Lapangan Bola Kaki Jorong Balai Nagari Dilam, hanya dibayarkan ke kita baru Rp 40 juta, sedangkan proyek pembangunan Tribune tersebut diberikan pada kita sebanyak Rp 80 juta,” kata Al Kaliang. Disebutkannya, dana pembangunan Tribune tersebut berasal dari Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Kemempora) dengan besar anggaran Rp 129 juta. Dengan banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan, dan sering menyalahi aturan. Wali Nagari Dilam ini seolah-olah kebal terhadap hukum. Pasalnya sampai saat ini Sarwo Edi masih bisa bebas dan tak tersentuh hukum, katanya.

Sementara itu kasus lain kembali mencuap terkait pungutan liar (Pungli) tahun 2013 hingga 2016 lalu untuk pembuatan sertifikat prona, pemohon sertifikat diharuskan membayar sebanyak Rp600,000-Rp650,000. Bukan itu saja, Dana Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dilam Bersatu, bantuan dari pemerintah di tahun 2011 lalu sebanyak Rp100 juta sampai saat ini tidak jelas keberadaannya alias raib. Sampai sekarang masih dipertanyakan oleh kelompok tani dan masyarakat.

Walinagari Dilam, Sarwo Edi, ketika dicoba menghubungi di Nomor 085230271XXX, nomor yang bersangkutan sedang tidak aktif (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here