Bawaslu Kabupaten Solok Dinilai Tidak Profesional Tanggapi Laporan Kecurangan

0
807

SOLOK, JN- Beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Solok menilai bahwa pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di bumi markisa, masih belum berjalan dengan baik dan masih ada indikasi kecurangan.

Hal itu disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Al Alilintar, yang menemukan adanya kecurangan Pemilu di beberapa tempat. Selanjutnya Alilintar bersama rekan-rekannya, mencoba mengadukan hal itu kepada petugas Panwaslu Kecamatan dan Kabupaten, namun menurut Alilintar dijawab dengan cueks dan tidak profesional oleh Bawaslu.
“Saya sudah mencoba melaporkan indikasi kecurangan ini kepada Bawaslu, tetapi jawab mereka sangat tidak menyenangkan dan tidak profesional,” jelas Alilintar, Selasa (24/4), saat ditemui media ini di Koto Baru.
Diantara laporan kecurangan yang dilaporkan Alilintar adalah masalah adanya indikasi kecurangan di 3 TPS di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang.

Indikasi itu adalah tentang dibiarkannya pemilih Luar Provinsi yang Ikut serta memilih tanpa menunkukkan blanko A5 dari KPUD Kabupaten Solok.
“Pada tiga TPS ini ditemukan puluhan pemilih yang tidak terdaftar sebagai Warga Setempat,seperti di
TPS 8 yang ada di SD 39 TALANG, TPS 16, dekat rumah Jang Padri Kampung Baru dan TPS 28
Rumah Gadang Dt Rj. Johan,” terang Alilintar.

Hal itu menurut Alilintar, harusnya menjadi Temuan Pengawas TPS yang bertugas di lokasi saat pemilu berlangsung. Namun Pemilih tidak sah tersebut
tetap dipersilahkan mengikuti PEMILU dengan mencoblos 5 Surat Suara Lengkap.

Ketika pihaknya melaporkan kepada Pengawas Nagari Talang, justru lagi sibuk dengan aktifitas rutinitas sehari-harinya, saat diteruskan kepada Pengawas Kecamatan, malah menjawab saya sibuk lagi Rekapitulasi Suara di PPK.

“Aneh..! Tugasnya semestinya melayani laporan masyarakat yang masuk karena sangat membantu ungkap kecurangan pemilu, ini malah di acukhan dan disuruh ke sekretariat saja,” tutur Alilintar.

Karena merasa kurang dilayani, pihaknya langsung menuju Bapilu Kabupaten Solok di Koto Baru dan berharap mendapatkan pelayanan yang lebih profesional, namun malah mendapatkam perlakuan kurang memuaskan. “Sebagai aparat pengawas pemilu yang telah dilantik dengan Ikatan Sumpah tugas kerja, harusnya mereka profesional,” terang Alilintar.

Pihaknya menjelaskan bahwa Laporan harus saya disuruh tulis sendiri. “Masa iya melapor kayak begitu..! Ketika Laporan ( B1 ) diselesaikan, Komisioner Pawaslu justru meminta nama nama petugas TPS Secara rinci.. kan saya sudah sampaikan TPS berapanya, tinggal tugas bapak melakukan pengawasan thd panitoa tsb, dan yang paling tidak masuk akal adalah ketika BAWASLU meminta nama petugas Pengawas TPS yang merupakan bawahan mereka sendiri. Ini saya yang diperbodoh oleh BAWASLU, atau memang para bawaslu ini yang goblok ya….?,” tanya Alilintar sambil menyindir.

Secara prinsip,Alilintar sebagai pelapor bukan hanya mempersoalkan di tiga TPS ini saja, namun permasalahan yang sama juga bisa terjadi di seluruh TPS di kabupaten Solok ini..! Hal ini membuktikan ketidak PROFESIONAL nya PANITIA PENYELENGGARA DAN PANITIA PENGAWASAN dalam menyelenggarakan pemilu 2019 yang super besar sepanjang sejarah nasional bangsa ini..!
“Petugas KPPS kurang memahami tugas dan kewajibannya, mubgkin karna rata-rata
orang baru yg minim pengalaman.

Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Afri Memori, saat dihubungi media ini melalui telepon selullernya, tidak memberi jawaban meski HP yang bersangkutan aktif (01/JN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here