APK Caleg Dari PBB Kabupaten Solok Dirusak Oleh Orang Tidak Dikenal

0
652

SOLOK, JN-Aksi vandalisme dan perusakan alat peraga kampanye terjadi di diKabupaten Solok. Kali ini, sejumlah banner dan baliho calon anggota legislatif menjadi sasaran aksi vandalisme dan perusakan.

Aksi vandalisme yang terjadi di Kabupaten Bumi Penghasil Bareh Tanamo itu adalah berupa pencoretan banner atau baliho caleg dengan kata atau angka-angka tertentu di banner yang terpasang di pinggir jalan. Sementara, pengrusakan dilakukan dengan merobek banner caleg yang juga ada di pinggir jalan.

Seperti yang terjadi pada banner caleg DPRD Kabupaten Solok, Melvira Deswita dari Partai Bulan Bintang Dapil Kabupaten Solok 1. Banner milik Melvira dicoret dengan spidol dengan kata-kata yang tidak sopan. Banner caleg milik Melvira juga ada yang dirobek secara sengaja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Saya baru mengetahui baliho saya dicoret dan dirobek tadi pagi dari warga sekitar. Saya akan akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten mengenai masalah ini,” jelas Melvira Deswita, saat ditemui media ini, Jum’at (15/3) di Batang Barus.

Disebutkan Melvira, pihaknya masih berprasangka baik terhadap aksi perusakan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap bannernya. Melvira juga mengakui, ia dan timnya juga tidak tahu pasti siapa pelaku perusakan dan pencoretan itu.

“Kami tidak tahu siapa pelakunya. Kami berprasangka baik saja, mungkin yang melakukan itu saking senangnya dengan saya, jadi sebelum tanggal 17.April sudah dicoblos duluan,” jelasnya Melvira sambil tertawa.

Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Solok,

Pihak-pihak yang secara sengaja melakukan perusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) partai politik, calon anggota legislatif, dan calon presiden dalam Pemilu 2019, bisa dipidana dengan ancaman kurungan penjara dua tahun.

Menurut Koordinator Devisi Hukum dan penintadakan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Silok, Andri Junaidi, MH, bahwa pelanggaran atas perusakan APK sepanjang terpenuhi persyaratan pormil dan materil dari satu laporan dugaan tindak pidana pemilu dapat diancam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf ‘g’ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Jika mengacu kepada dua pasal itu, hukumannya dikenakan sanksi pidana pemilu. Bisa dipidana penjara paling lama dua tahun dengan denda paling banyak Rp 24.000.000. Ini dijelaskan dalam UU nomor 7 tersebut,” kata Andri Junaidi (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here