Tragedi Epyardi Asda Akibat Lemahnya KIKK

0
1431


Oleh: Menda Pamuntjak Alam


HIRUK pikuk baru-baru ini di dunia maya dihebohkan viralnya video pembagian sembako yang dilakukan oleh H. Epyardi Asda di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Kamis dan Jumat (30/04/2020).

Video tersebut menjadi isu sentral di Kabupaten Solok, Provinsi Sumbar. Video ributnya Epyardi berselancar di facebook maupun di group whatsApps yang menuai pro dan kontra hingga video dan berita terkait muncul di televisi swasta berikut berisikanklarifikasi dihadapan sejumlah media massa.


Terlepas dari peristiwa dalam video dan pemberitaan klarifikasi itu adalah hak dari seorang Epyardi sebagai warga Solok. Seharusnya peristiwa tersebut tidak harus terjadi, hanya saja perlu dikaji bahwa munculnya tragedi sosial di tengah bencana Pandemik Corona-19 dan lagi dikala umat muslim menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Kehebohan itu suatu bukti nyata bahwa lemahnya “Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama (KIKK) antara pemerintah Kabupaten Solok dengan tokoh masyarakat dan berbagai lapisan masyarakat lainnya, tidak fokus dan terampilnya aparatur pemerintahan yang telah ditugasi untuk membangun komunikasi yang efektif dalam menjalankan tugasnya.

Lemahnya jatringan Kesbangpol bersama Kominda (komunitas intelijen daerah) Kabupaten Solok untuk upaya detekni dini memberikan informasi pada user yaitu Bupati Solok, Gusmal. Seakan peristiwa itu merontokkan wibawa Fokompinda setempat.

Pada pihak hak lain kelompok peduli bencana yang dibentuk perorangan atau kelompok masyarakat secara temporer, juga memiliki program kerja sendiri yang tidak dikoordinasikan dengan baik untuk tersinergi dengan berbagai pihak yang bertanggungjawab terhadap bencana soaial.Mengintegrasikan karakter masyarakat kawasan rawan bencana dengan regulasi pemerintah dlalam penanganan bencana, bisa tercapai dengan baik jika keduabelah pihak mampu menciptakan komunikasi kohesif yang menghasilkan pemahaman bersama. Namun persoalannya dalam kondisi darurat bencana, dibutuhkan membuka sinyal komunikasi untuk menangani bencana atau korban dengan cepat, tidak mudah untuk dilaksanakan’ Sebab, lembaga tersandera seperangkat peraturan.


Elite kekuasaan pemerintahan, terperangkap oleh birokrasi berjenjang yang lamban bertindak. Menjalankan aturan dengan konsisten sebagai landasan dalam bekerja tentu ideal. Namun bagaimana jika kelambanan berdampak terhadap korban yang rebih besar. oleh sebab itu, sudah selayaknya jika para pemegang otoritas penanggulangan bencana bisa bergerak rebih fleksibel agar sigap menghadapi bencana. Namun yang menjadi persoalan, fugas birokrasi dalam mengelola iustru minim dukungan, yang memberikan kesempatan para pimpinan untuk berani bertindak cepat. Sebab, belenggu komunikasi linier, yang mengandalkan kekuatan satu arah dalam benfuk petuniuk tetap mendominasi belantara peraturan penanganan berrcana. Terlebih lagi, komunikasi paternaristik yang menanamkan pengaruh sangat kuat di lingkungan aparatur pemerintah tidak mudah untuk dipinggirkan dengan dalih apapun, termasuk demi kepentingan penaganan bencana atau korban.


Penanganan bencana yang menghendaki kecepatan dalam membantu korban, mendorong berbagai kelompok masyarakat ikut andil dalam memberikan bantuan. Namun disayangkan, pola pemberian bantuan kurang dipahami, akibat langkanya informasi penanganan bencana yang integratif dari pemerintah. Karena itu, tidak heran jika yang menonjol di kawasan bencana adalah simbol-simbol partai politik maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat yang lebih mengedepankan komunikasi untuk menggalang pencitraan.
Jika mencermati aliran informasi sejumlah bencana, pesan-pesan dari sumber yang tidak jelas bergerak bebas, tanpa dikelola dengan keteraturan yang terkoordinasi secara integratif. Padahal, dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, masyarakat cenderung menerima informasi tanpa melakukan seleksi terhadap kebenaran sebuah pesan. Lebih dari itu, pesan-pesan dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bisa mendominasi media massa konvensional, jurnalisme warga maupun media sosial, yang didukung oleh teknologi komunikasi.

Seharusnya pihak Pemkab Solok juga harus tampil memberikan keterangan pers sehingga pemberitaan tidak tajam sebelah atau bisa berimbang untuk pencerdasan masyarakat.
Keanekaragarn isi pesan yang disebarkan dengan dukungan teknologi komunikasi, memang pada satu sisi memudahkan dan memberikan akses informasi yang cepa! sebagaimana pendapat Wood (2005:19), bahwa teknologi komunikasi dapat mempercepat laju pengaruh interaksi antar manusia, bagaimana kita berpikir, bekerja dan membentuk hubungan yang lebih kohesif. Namun permasalahnnya, teknologi komunikasi yang semakin fleksibel,
Padahal menurut Boos, Koolstra dan willems . (Jurnal Komunikasi,Volume 1, no 4 Januari 2012), bahwa, “paparan media massa, dapat mempengaruhi opini publik terhadap isu-isu tertentu”. perhatian media terhadap isu tertentu juga mempengaruhi evaluasi terhadap arti penting terhadap sesuatu peristiwa. ]adi intinya, media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat. Kalaupun ada yang berupaya untuk tidak sepakat dengan opini publik, tetapi mereka akan terperangkap dalam spiral of silence, yang menegaskan bahwa orang yang memiliki pandangan berbeda, cenderung diam dan enggan untuk menentang opini yang dieksplorasi media. (Biagi, 2005 279) Karena itu, merujuk carut marut in-formasi bencana di masyarakat dan menghubungkan dengan tanggung jawab negara terhadapkeselamatan seluruh rakyat, yang tidak tersegmentasi oleh penghalang geografis, maka pemerintah harus tampil sebagai pemegang kendati utama, dalam mengatur lalu lintas informasi bencana yang tidak bertanggungjawab dan meresahkan masyarakat.


Sejatinya Pemerintah Kabupaten Solok harus mampu secara cerdas membangun komunikasi dan koordinasi ini dengan pihak Epyardi atau pihak manapun melakukan aktivitas yang sama di tengah ketidakberdayaan Pemkab Solok yang belum kunjung menyalurkan bansos, maka muncul sosok Epyardi tampil berbagi.

Terlepas apapun kepentingannya namun bagi masyarakat tidak akan peduli ditengah kebutuhan yang mendesak sementara mereka terpasung dalam pemberlakuan PSBB. Penanggulangan bencana Covid-19 ini memang tidak semata menjadi tanggungjawab pemerintah belaka, atensi masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu adanya komunikasi, informasi, koordinasi dan kerjasama yang berkualitas dari berbagai pihak (penulis merupakan Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here