PADANG, JN- Tragedi komunikasi pengendalian bencana wabah pendemik covis-19 yang terjadi di Posko Lubuk Peraku (13/5) Kota Padang berbuntut ke ranah hukum lantaran video itu Amnasmen Ketua KPU Sumbar viral di medsos yang diposting di akun Facebook milik Rita Sumarni.

Video berdurasi 2 menit itu terlihat adu argumentasi antara Ketua KPU Sumbar, Amnasmen dengan petugas Rita Sumarni. Akun itu ditenggarai milik Rita Sumarni itu dilaporkan Amnasmen..
Menyikapi peristiwa itu, pengamat komunikasi Fisip Unand, Dr.(C) M.A.Dalmenda,M.Si, Sabtu (16/5) mengatakan, adalah hak privasi sebagai seorang Amnasmen secara pribadi dan hak secara konstitusi sebagai Ketua KPU Sumbar untuk menuntaskan persoalan yang dihadapi ke ranah hukum positif melporkan ke pihak berwajib ketika ia merasa dirugikan, pun sebaliknya yang dilaporkan tentu akan membela hak dan kebenaran yang dimilikinya pula.


Terlepas dari konteks pelaporan tersebut ada hal prinsip yang harus dilakukan pemerintah Kota Padang dalam menempatkan aparaturnya bersama lembaga lain yang diperbantukan Mengaca pada kronogi peristiwa tidak perlu terjadi ketika terbangunnya komunikasi yang baik apalagi umat muslim tengah menjalani ibadah puasa Ramadhan. Perlu dijaga suasana kebatinan masing kita.


“Komunikasi dalam pengendalian wabah Covid-19 ketika diberlakukan PSBB di Sumbar, bagi sumber pesan harus mengacu kepada komunikasi yang efektif dan mampu memberikan pemahaman makna positif saat pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan admistrasi di posko bagi warga bukan ber-KTP Padang yang masuk ke wilayah Kota Padang, “ ujar Kandidat Doktor Komunikasi Politik Unpad Bandung ini.
Oleh karena itu, lanjut Menda, institusi pemerintah dan entitas lain yang peduli terhadap penanganan pengendalian wabah ini, tidak bisa hanya mengandalkan aneka peraturan sebagai landasan dalam penanganan saat pelayanan pada masyarakat yang bepergian.


“Menyigi dari perspektif ilmu komunikasi. Antara juklak dan. itu sesanding dalam penerapan. Petunjuk pelaksanaan harus ditegakkan, itu benar. Benar itu akan terwujud ketika didukung oleh petunjuk tekhnis dengan mengkomunikasikan nilai-nilai ketegasan itu dengan cara yang benar. Bagaimana melihat kebenaran berkomunikasinya itu. Tegas itu bukan berarti harus berbahasa keras atau kasar, “ sebut mantan Kabag Humas Kota Padang Panjang.


Tempatkan lawan bicara itu pada porsi dan posisinya. Lihat latar belakang pendidikan, status sosial, kepentingan kemudian dalam pilihan diksi (kata-kata) untuk membangun narasi yang hidup dan diplomatis agar menjadi komunikasi yang efektif. Namanya bahasa bersimpati dan berempati (menempatkan diri pada diri orang lain) Menegakkan aturan dengan berbahasa nada kesal dan marah pada anak kecil, dewasa dan ke orangtua itu tentu punya cara dan seni yang sangat berbeda.
“Di situ pulalah letak kearifan lokal di Minangkabau dalam membangun komunikasi. Persisnya gunakan raso jo pareso dengan dikemas pemamahan tahu kato nan ampek. Itulah konsep pelayanan komunikasi dengan prima dalam melayani masyarakat oleh aparatur. Pemerintah sebaiknya dapat mempernaiki komunikasi publik disaat situasi pandemi ini.Artinya, bahwa komunikasi bencana adalah mengorganisasikan pesan dan bekeria keras untuk menghadapi kompleksitas bencana. Bukan sebaliknya, komunikasi tidak berlangsung secara efektif sehingga yang terjadi tragedy atau bencana komunikasi yang tak terkendali sehingga rasa benar sendiri jadi panglima hati, “ harapnya


Dalmenda bersaran dengan tidak bermaksud mencari siap yang salah dan yang benar atau mencatri kambing hitam pada kegaduhan yang berujung pada ranah hukum, kepada pemerintah agar membentuk protokol komunikasi yang baik dan jaringan komunikasi yang kuat, pemerintah dapat membangun opini publik yang positif. Dengan terbentuk kepercayaan serta penerimaan dan dukungan masyarakat yang bisa menjadi pondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Tempatkan aparatur yang humanis dan terampil berkomunikasi serta berjiwa pelayan. (mens/01jn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here