SOLOK, JN- Bupati Solok, H. Gusmal, hari Jum’at (1/5) kembali menggelar Rapat Vidcom dengan Pemprov Sumbar terkait Kelanjutan pelaksanaan PSBB di Kabupaten Solok dan Sumbar.

Rapat Vidcom igelar di kantor Gubernur dan di Guest House Arosuks dan di Pemprov Sumbar dihadiri Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, 
Wagub Sumbar, Nasrul Abit, Forkopimda Prov. Sumbar, Perwakilan BNPB Pusat Imanuel, Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar, Dekan Fakultas Kesmas UNAND, dr. Defriman Djafri. 


Sementara di Kabupaten Solok juga dihadiri oleh Bupati Solok, H. Gusmal, SE. MM, Ketua TP PKK Kabupaten Solok, Ny. Desnadefi Gusmal, Asisten Koor Ekbangkesra, Medison, Forkopimda Kabupaten Solok, Beberapa Kepala SKPD di Lingkup Pemkab Solokdan Kabag Humas, Syofiar Syam.

 Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam arahannya menyebutkan bahwa PSBB di wilayah Sumbar akan berakhir pada tanggal 5 Mei 2020, dan saat ini kita mendiskusikan terkait dengan tindkaan kita selanjuntnya, apakah PSBB dilanjutkan atau cukup sampai tanggal 5 Mei 2020.”Ada bebarapa alternatif yang ditawarkan gubernur, diantaranya PSBB dilanjutkan 2 minggu kedepan setelah tanggal 5 Mei 2020. Bagi nagari / komplek / daerah yang memang tidak ada indikasi covid-19 diberika kelonggaran untuk isolasi daerah terkait saja dan diberi kebebasan dengan syarat tertentu. Kemudian bagi daerah yang masih negatif dibolehkan untuk tidak lanjut PSBB, dan PSBB cukup sampai tanggal 5 Mei 2020 saja.

“Berbagai alternatif tersebut silahkan didiskusikan oleh kepala daerah dengan berbagai tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya,” sebut Irwan Prayitno.
 Sebagai evaluasi PSBB saat ini, masih kita temukan berbagai aktivitas masyarakat di keramaian (seperti masjid masih ada yang aktif, pasar dan mobilitas / aktivitas di jalanan).
“Jika masih adanya kegiatan keramaian, maka peluang untuk penularan covid-19 ini akan terus bertambah. Indikator berhasil atau tidaknya PSBB ini ialah dengan melihat bertambahnya korban positif baru di wilayah yang berbeda dengan korban sebelum pelaksanaan PSBB,” sebut Irwan. Untuk kendaraan yang keluar masuk ke wilayah Sumbar sudah kita perketat dengan dasar Permenhub No. 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik lebaran idul fitri 1441 H.


” Tracking bagi masyarakat yang berada diwilyah pasien covid-19 atau yang kontak langsung akan kita perketat juga,” terang IP.

Gubernur juga menyampaikan bahwa untuk kegiatan pasar hendaknya tetap dibuka, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat (khusunya sembako) dengan tetap memperhatikan protap PSBB. 
Sementara Bupati Solok, H. Gusmal, dalam laporannya menyampaikan  bahwa pemerintah daerah Kabupaten Solok juga telah melakukan rapat evaluais terkait dengan pelaksanaan PSBB di wilayah kabupaten Solok.
“Kesimpulan PSBB di Kabupaten Solok sudah berjalan dengan cukup baik, meski demikian masih ada beberapa hal yang maish perlu diperbaiki. Kita juga masih akan lakukan sosialisasi dan uedikais kepada masyarakat agar memahami pelaksanaan PSBB saat ini,” sebut Gusmal.


Untuk kegiatan pasar memang sulit di minimlisir karna berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi kita juga telah menyerahkan kepada camat, wali nagari dan forkopimcam untuk menetapkan bagaimana pelaksanaannya.  
“Untuk kegiatan masjid kita pemerintah Kabupaten Solok juga sudah membentuk tim monitoring dan tim terpadu guna memantau kegiatan di ibadah di masjid/mushalah/surau di berbagai nagari-nagari,” sebut Gusmal.
Pemkab Solok juga menguslkan kepada Gubernur Sumbar jika pelaksanaan PSBB dicukupkan satu periode saja, maka itu berlaku untuk semua kab/kota se Sumbar, tetapi jika dilanjutkan maka juga diberlakukan untuk seluruh kab/kota se Sumbar (izin PSBB untuk Sumbar bukan hanya kab/kota).

Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar,  menyebutkan jika wabah covid-19 ini masih terus berkembang dengan bertambahnya pasien yang positif, maka kita perlu melanjutkan pelaksanaan PSBB ini dengan lebih memperketat dan mempertegas pelaksanaannya.


Mendisiplinkan seluruh orang-orang pendatang yang sudah terlanjur masuk ke wilayah Sumbar untuk dapat isolasi mandiri selama jangka waktu yang dkitentukan.” Lakukan isolasi total bagi daerah yang sudah masuk zona merah. Dikahwatirkan jika masyarakat tidak disiplin, maka pemerintah akan semakin sulit dalam menanggulangi penyebaran covid-19 ini,” cetus Gusrizal Gazahar.

Dekan Fakultas Kesmas UNAND, dr. Defriman Djafri, menyebutkan bahwaPenegasan pelaksanaan PSBB ini sangat diperlukan jika kita memang ingin memutus mata rantai penularan covid-19. ” Penularan terjadi karena isolasi mandiri yang tidak optimal dan efektif, serta masih adanya kontak antar sesama. Hingga saat ini, banyak tenaga kesehatan yang sudah mulai takut menangani covid-19,” sebutnya.
Pihaknya berpesan kepada pemerintah agar dapat selalu memastikan ketersediaan kelengkapan APD khusunya bagi tenaga medis yang berada di garda depan.”Mari samajan persepsi seluruh masyarakat terkait dengan PSBB dan karantina wilayah. Penurunan kasus dan tidak adanya peneyebaran di berbagai wilayah merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PSBB yang kita lakukan,” terang, dr. Defriman Djafri. 


Pada ksemepatan yang sama juga, Kapolda Sumbar dan Danrem 032/Wirabraja menyebut bahwa kapolda dan danrem beserta seluruh jajaran akan selalu mendukung segala keputusan/ kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, provinsi hingga daerah, hal tersebut demi mambantu pemerintah dalam memutus mata rantai covid-19 khusunya di wilayah Sumbar. Kita juga akan berlakukan tindakan tegas bagi pelanggara aturan PSBB nantinya jikia diperlukan, hal ini demi mempercepat penanggulangan covid-19 serta juga akan melakukan berbagai kegiatan sosial demi mengurangi dampak dari covid-19 seperti pemberian bantuan berupa sembako dan sebagainya (wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here